Manokwari (ANTARA) -
Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menyarankan agar seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat melakukan perbaikan tata kelola beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD, SMP, dan SMA/SMK.
Ketua Komite III DPD Republik Indonesia Filep Wamafma di Manokwari Kamis mengatakan, pendistribusian beasiswa PIP belum maksimal, karena ditemukan sejumlah permasalahan seperti perbedaan data calon siswa penerima beasiswa, dan keterbatasan operator.
"Jumlah operator lebih sedikit dibanding jumlah sekolah, akibatnya ada siswa yang harusnya dapat justru tidak dapat," kata Filep.
Ia menyebut solusi penambahan jumlah operator juga harus diikuti dengan pelatihan peningkatan kapasitas agar pengelolaan hingga pendistribusian beasiswa PIP kepada calon penerima lebih tepat sasaran.
Perbaikan tata kelola tersebut juga akan mengurangi tingkat kesalahan data identitas siswa calon penerima beasiswa PIP di tujuh kabupaten se-Papua Barat, terutama siswa dengan golongan keluarga kurang mampu.
"Program beasiswa ini sangat membantu anak-anak mengakses pendidikan. Makanya, kami dorong perbaikan sistem tata kelolanya supaya lebih baik lagi," ucap Filep.
Menurut dia, masalah pendistribusian beasiswa PIP perlu diselesaikan secepatnya oleh setiap pemerintah daerah di Papua Barat terutama yang berkaitan dengan perbedaan nomor induk kartu keluarga dari siswa calon penerima.
Sinkronisasi data yang akurat menjadi faktor pendukung Kemendikdasmen merealisasikan usulan DPD untuk menambah kuota penerima beasiswa PIP di kawasan Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
"Pengelolaan dan ketersediaan data yang berkualitas menjadi hal penting, karena Komite III akan usul penambahan kuota," ujar Filep.
Dirinya telah melakukan pertemuan dengan 22 kepala SD, SMP, dan SMA/SMK se-Kabupaten Manokwari guna memvalidasi permasalahan penyaluran beasiswa PIP yang nantinya menjadi rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah.
Dalam pertemuan itu, kepala sekolah menyampaikan berbagai permasalahan terkait manajemen pengelolaan pendidikan yang belum memprioritaskan kesejahteraan tenaga guru mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK.
"Artinya, masih banyak permasalahan pendidikan di Papua Barat. Pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan harus lebih fokus lagi," jelas Filep.
Dia menyarankan Dinas Pendidikan setiap kabupaten meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi dengan semua kepala sekolah guna memudahkan proses identifikasi permasalahan sekaligus mencari solusi bersama-sama.
Pengawasan rutin diharapkan tidak hanya berorientasi pada administrasi tata kelola satuan pendidikan, tetapi mengakomodasi semua isu yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan kualitas sesuai ekspektasi masyarakat.
"Partisipasi orang tua juga penting supaya pendidikan berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia Papua masa mendatang," ujar Filep.
