Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat terus mengantisipasi terjadinya politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) saat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie di Manokwari, Kamis, mengatakan optimalisasi langkah mitigasi terhadap isu sara memerlukan keterlibatan semua komponen masyarakat setempat.
Sub politisasi sara menempati urutan tertinggi berdasarkan hasil rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, yang kemudian menjadi atensi dalam pengawasan setiap tahapan pemilu.
"Makanya, kami perkuat kerja sama lintas komponen seperti tokoh adat dan lainnya termasuk media massa supaya sama-sama mengawasi," ucap Elias.
Saat ini, kata dia, Bawaslu Papua Barat masih menunggu hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada 2024 yang diperkirakan akan dipublikasi oleh Bawaslu Republik Indonesia pada akhir Agustus 2024.
Pihaknya memprediksi eskalasi politik mengalami peningkatan karena pemilihan calon kepala daerah bersentuhan langsung dengan kondisi sosial dan kultur masyarakat di tujuh kabupaten.
"Nanti kami lihat ketika pendaftaran calon, apakah hanya satu calon atau lebih dari satu. Identifikasinya lebih mudah kalau sudah pendaftaran," ujarnya.
Ia menegaskan Papua Barat menempati urutan keempat dari enam provinsi di Indonesia yang masuk kategori rawan politisasi isu sara, hal ini berkaitan dengan peristiwa rasisme 19 Agustus 2019.
Faktor lainnya meliputi ketimpangan sosial ekonomi, minimnya pemahaman toleransi, kesengajaan individu atau politikus dalam berkomunikasi, dan penggunaan media yang tidak bertanggung jawab
"Meski masih prediksi, tapi harus cepat direspon supaya pilkada bisa berlangsung tanpa menimbulkan konflik sosial," kata Elias.
Selain itu, kata dia, Bawaslu Papua Barat terus memperkuat kapasitas sumber daya internal guna mengoptimalkan proses identifikasi terhadap penggunaan isu pragmatis untuk kepentingan elektoral.
Kemudian, penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power) dalam memobilisasi masa bagi calon kepala daerah tertentu, isu politik uang, dan lainnya yang dapat menghambat kualitas demokrasi.
"Upaya-upaya pencegahan dan upaya pemantauan aktivitas calon kepala daerah kami akan maksimalkan," ucap Elias Idie.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie di Manokwari, Kamis, mengatakan optimalisasi langkah mitigasi terhadap isu sara memerlukan keterlibatan semua komponen masyarakat setempat.
Sub politisasi sara menempati urutan tertinggi berdasarkan hasil rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, yang kemudian menjadi atensi dalam pengawasan setiap tahapan pemilu.
"Makanya, kami perkuat kerja sama lintas komponen seperti tokoh adat dan lainnya termasuk media massa supaya sama-sama mengawasi," ucap Elias.
Saat ini, kata dia, Bawaslu Papua Barat masih menunggu hasil pemetaan indeks kerawanan Pilkada 2024 yang diperkirakan akan dipublikasi oleh Bawaslu Republik Indonesia pada akhir Agustus 2024.
Pihaknya memprediksi eskalasi politik mengalami peningkatan karena pemilihan calon kepala daerah bersentuhan langsung dengan kondisi sosial dan kultur masyarakat di tujuh kabupaten.
"Nanti kami lihat ketika pendaftaran calon, apakah hanya satu calon atau lebih dari satu. Identifikasinya lebih mudah kalau sudah pendaftaran," ujarnya.
Ia menegaskan Papua Barat menempati urutan keempat dari enam provinsi di Indonesia yang masuk kategori rawan politisasi isu sara, hal ini berkaitan dengan peristiwa rasisme 19 Agustus 2019.
Faktor lainnya meliputi ketimpangan sosial ekonomi, minimnya pemahaman toleransi, kesengajaan individu atau politikus dalam berkomunikasi, dan penggunaan media yang tidak bertanggung jawab
"Meski masih prediksi, tapi harus cepat direspon supaya pilkada bisa berlangsung tanpa menimbulkan konflik sosial," kata Elias.
Selain itu, kata dia, Bawaslu Papua Barat terus memperkuat kapasitas sumber daya internal guna mengoptimalkan proses identifikasi terhadap penggunaan isu pragmatis untuk kepentingan elektoral.
Kemudian, penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power) dalam memobilisasi masa bagi calon kepala daerah tertentu, isu politik uang, dan lainnya yang dapat menghambat kualitas demokrasi.
"Upaya-upaya pencegahan dan upaya pemantauan aktivitas calon kepala daerah kami akan maksimalkan," ucap Elias Idie.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024