Manokwari (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat memprioritaskan wilayah yang sulit diakses, sehingga pendistribusian logistik Pilkada 2024 tidak mengalami keterlambatan.
"Distribusi paling lambat H-1, tetapi untuk wilayah yang sulit diakses sebaiknya sebelum H-1 supaya tidak terlambat," kata Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Papua Barat Menahen J Sabarofek di Manokwari, Kamis.
Berdasarkan hasil identifikasi potensi kerawanan, kata dia, terdapat 40 tempat pemungutan suara (TPS) di enam kabupaten se-Papua Barat masuk dalam kategori kondisi geografis yang sulit dijangkau menggunakan transportasi darat.
Enam kabupaten yang dimaksud meliputi Kabupaten Pegunungan Arfak sebanyak 19 TPS, Kabupaten Manokwari 13 TPS, Kabupaten Fakfak tiga TPS, Kabupaten Manokwari Selatan tiga TPS, Kabupaten Teluk Bintuni satu TPS, dan Kabupten Teluk Wondama satu TPS.
"Kami sudah rekomendasikan ke KPU supaya bisa ambil langkah mitigasi, jadi tidak harus H-1 baru didistribusi, apalagi cuaca tidak mendukung," ujar Sabarofek.
Ia mencontohkan proses distribusi logistik Pemilu 2024 dari gudang KPU Kabupaten Teluk Wondama di Wasior menuju satu TPS Oya yang terletak di Distrik Naikere harus menggunakan helikopter sempat mengalami penundaan karena cuaca ekstrem.
Oleh karena itu, menurut dia, perlu ada kebijakan guna mengantisipasi keterlambatan pendistribusian logistik Pilkada 2024 ke semua TPS yang sulit dijangkau dan hal tersebut membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah maupun TNI-Polri.
"Sama halnya dengan Teluk Bintuni juga menggunakan helikopter. Bawaslu terus mengingatkan KPU supaya distribusi tidak terlambat," ujar Sabarofek.
Sebagai informasi, KPU Papua Barat menetapkan 1.341 TPS untuk Pilkada 2024 yang tersebar di Manokwari 422 TPS, Manokwari Selatan 98 TPS, Pegunungan Arfak 166 TPS, Teluk Bintuni 187 TPS, Teluk Wondama 102 TPS, Kaimana 150 TPS, dan Fakfak 216 TPS.
