Gubernur Kambu dan Wali Kota Sorong bahas percepatan pendidikan gratis

Sorong (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Wali Kota Sorong Septinus Lobat membahas secara detail terkait dengan persiapan data penerima manfaat guna mendukung percepatan implementasi pendidikan gratis di seluruh satuan pendidikan di wilayah itu.

"Pertemuan ini sifatnya koordinasi dengan pemerintah kota untuk memastikan data siswa dan sekolah untuk mempercepat penerapan pendidikan gratis," jelasnya di Kota Sorong, Rabu.

Menurut dia, seluruh data sekolah dan anak didik yang menjadi target penerima manfaat telah disampaikan Wali Kota Sorong Septinus Lobat.

"Pertemuan ini Pak Wali kota sudah memberikan data lengkap jumlah sekolah tetapi juga jumlah siswa bahkan sudah terinci Orang Asli Papua (OAP) dan Non OAP," kata mantan Bupati Asmat dua periode itu.

Rapat ini merupakan rapat pertama dan akan dilanjutkan dengan rapat berikut dengan mengundang seluruh kepala sekolah dan para ketua komite sekolah di Kota Sorong.

"Rapat berikutnya akan dihadiri semua kepala sekolah dan ketua komite untuk mendengarkan masukan mereka," ujarnya.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tambahan terkait komponen apa saja yang selama ini menjadi perhatian sehingga bisa diakomodasi di dalam implementasi pendidikan gratis.

"Setelah itu akan ada rapat lagi antara wali kota dan gubernur untuk melihat komponen-komponen itu sesuai kemampuan fiskal yang kita punya," ucapnya.

Wali Kota Septinus Lobat, menjelaskan bahwa terkait seluruh persiapan kebutuhan pendidikan gratis telah disampaikan mulai dari jumlah sekolah, siswa kemudian komponen-komponen pembiayaan yang dibutuhkan.

"Untuk mencerdaskan anak bangsa di negeri ini menjadi tanggung jawab bersama baik provinsi maupun kota," katanya.

Jumlah siswa sekolah negeri yang akan mendapatkan pendidikan gratis sebanyak 26.626 orang.

Jumlah siswa tersebut terdiri atas TK/RA/PAUD KB/SPS sebanyak 336 orang siswa, SD/MI 13.625 siswa, SMP/MTs sebanyak 5.556 siswa, SMA/MAN 3.706 siswa dan SMK 3.403 siswa.

Sementara untuk sekolah swasta, pihaknya hanya mengakomodasi siswa asli Papua sebanyak 6.000 orang.