BP3OKP kawal implementasi pendidikan gratis di Kota Sorong

Sorong (ANTARA) - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mengawal implementasi program pendidikan gratis di Kota Sorong sebagai upaya memastikan ketepatan sasaran dari program itu.

Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP PBD Helena Trivonya Tuririday, di Sorong, Jumat, mengatakan pengawasan ini akan berdasarkan Peraturan Pemerintah 106 yang berkaitan dengan kewenangan yang ada di provinsi dan kabupaten kota dalam hal implementasi program strategis ini.

"Kemudian Peraturan Pemerintah 107 itu, kita akan melihat bagaimana sumber dana implementasi program itu. Karena masing-masing sumber dana itu mempunyai aturan dalam penggunaannya," jelasnya.

Menurut dia, jika implementasi pendidikan gratis ini terbentur dengan keterbatasan anggaran daerah, dalam PMK Nomor 33 Tahun 2024 memberikan ruang untuk memenuhi keterbatasan anggaran itu dengan sharing APBD.

"Kami akan mengawal itu semua. Mulai dari perencanaan tepat sampai penerimaan manfaat pun tepat," ujarnya.

Pemerintah Provinsi PBD bersama Pemerintah Kota Sorong memantapkan implementasi program pendidikan gratis dengan koordinasi bersama seluruh kepala sekolah penerima manfaat guna memastikan realisasi program strategis itu pada tahun ajaran baru berjalan optimal.

Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan data-data dari setiap sekolah terkait dengan komponen konkret yang menjadi kebutuhan siswa, kemudian itu akan menjadi dasar perencanaan pembiayaan pendidikan gratis di Kota Sorong.

Jumlah siswa sekolah negeri yang akan mendapatkan pendidikan gratis sebanyak 26.626 orang.

Jumlah siswa tersebut terdiri atas TK/RA/PAUD KB/SPS sebanyak 336 orang siswa, SD/MI 13.625 siswa, SMP/MTs sebanyak 5.556 siswa, SMA/MAN 3.706 siswa, dan SMK 3.403 siswa.

Sementara untuk sekolah swasta, pihaknya hanya mengakomodasi siswa asli Papua sebanyak 6.000 orang.