Dominggus: Pemprov prioritaskan kontraktor OAP untuk paket proyek PL

Manokwari (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan pemerintah provinsi setempat akan memprioritaskan kontraktor orang asli Papua (OAP) untuk pelelangan paket proyek penunjukan langsung atau PL.

Hal tersebut sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.

"Perpres itu memberi peluang bagi kontraktor OAP berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui paket PL," kata Dominggusdi Manokwari, Papua Barat, Jumat.

Pemerintah provinsi, kata Dominggus, telah menerima data jumlah pengusaha jasa konstruksi dari Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL KOAP) Papua Barat.

Data itu menjadi rujukan bagi pemerintah daerah melakukan pembagian terhadap paket proyek PL yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup provinsi.

"Saya sudah beri arahan kepada pimpinan OPD beri laporan berapa paket PL, supaya bisa dihitung berapa kontraktor yang diakomodir," jelas Dominggus.

Dirinya berencana akan berkoordinasi dengan Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat dan kementerian lainnya agar dapat mengalokasikan paket PL.

Keberpihakan terhadap kontraktor OAP dalam setiap pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah Papua Barat merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

"Karena Perpres 17 itu tidak hanya berlaku untuk pemerintah daerah saja, tetapi semua kegiatan pembangunan di Tanah Papua," katanya.

Dia menyebut salah satu agenda yang dibahas dalam rapat kerja bupati se-Papua Barat pada 22 April 2025 di Manokwari, yaitu keterlibatan kabupaten mengakomodasi kontraktor OAP.

Jumlah kontraktor OAP berdasarkan data yang diserahkan asosiasi beberapa waktu lalu mencapai 3 ribuan lebih, sehingga memerlukan peran serta tujuh pemerintah kabupaten.

"Supaya proyek PL baik yang ada di masing-masing kabupaten bisa prioritaskan kontraktor OAP. Tidak bisa provinsi sendiri tanggung jawab," ucap Dominggus.