Manokwari (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat melakukan transformasi digital secara bertahap terhadap pelayanan pemungutan pajak maupun retribusi daerah, sehingga realisasi pendapatan asli daerah (PAD) periode mendatang mengalami peningkatan.
Kepala Bapenda Papua Barat M Bachri Yasin di Manokwari, Selasa, mengatakan perubahan sistem pelayanan dari konvensional menjadi sistem berbasis digital memudahkan masyarakat menyelesaikan kewajiban dalam membayar pajak dan retribusi.
"Transformasi digital semua layanan, menjadi konsen saya sejak dilantik menjadi Kepala Bapenda defenitif," kata Bachri.
Saat ini, kata dia, Bapenda Papua Barat telah menggunakan aplikasi Smartline untuk pelayanan pembayaran pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak air permukaan.
Bapenda nantinya menyiapkan anggaran dan sumber daya manusia khusus bidang teknologi informasi, sehingga penerapan transformasi digital dilakukan secara menyeluruh untuk layanan pemungutan pajak maupun retribusi daerah.
"Yang perlu kami siapkan adalah SDM terampil dan berkompeten di bidang teknologi informasi supaya semua layanan berbasis digital bisa berjalan lancar," ucap Bachri Yasin.
Ia menyebut SDM bidang teknologi informasi terlebih dahulu diseleksi yang kemudian diikutsertakan dalam pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi secara berkala guna mengoptimalkan transformasi digital layanan perpajakan daerah.
Sebelumnya, kata dia, Bapenda Papua Barat telah melakukan studi banding transformasi digital ke Bapenda Jawa Barat yang telah meluncurkan sejumlah layanan inovasi berbasis digitalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
"Nanti SDM bidang teknologi informasi pelayanan perpajakan daerah ini semua ASN. Target kami, tahun 2025 semua layanan sudah berbasis digital," ucap Bachri Yasin.
Ketua Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Bapenda Jawa Barat Ivan Novemberia menyarankan Bapenda Papua Barat memanfaatkan perkembangan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.
Hal tersebut berdampak positif terhadap realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh dari sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor maupun retribusi daerah lainnya yang dikelola oleh setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat.
"Zaman sekarang semua serba digital. Transformasi layanan berbasis teknologi digital menjadi kunci utama peningkatan pendapatan daerah," katanya.
Menurut Ivan, Bapenda Papua Barat harus membentuk tim khusus untuk menangani teknologi transformasi yang ditunjang dengan ketersediaan anggaran, sehingga upaya menghadirkan layanan inovatif berbasis digital berjalan maksimal.
Ekosistem digital sektor pendapatan yang dibangun harus terintegrasi dan memiliki standar keamanan informasi ISO-27001 sehingga kokoh dari serangan siber maupun pencurian data oleh oknum tidak bertanggung jawab.
"Semua data yang dikelola itu data sensitif, jadi keamanan siber merupakan hal utama. Tim yang mengelolanya juga harus ASN," ucap Ivan.
Realisasi pendapatan asli daerah Papua Barat periode Januari-September 2024 mencapai Rp340 miliar atau sekitar 65 persen target PAD yang telah ditetapkan dalam APBD Induk 2024 sebanyak Rp532 miliar.
Komponen pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian PAD 2024 dengan realisasi Rp200 miliar, kemudian disusul penerimaan retribusi daerah lebih kurang Rp3 miliar, dan pendapatan lain-lain asli daerah sebanyak Rp60 miliar.
