27.863 warga Teluk Wondama masuk DPS pilkada

Wasior (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat menetapkan sebanyak 27.863 warga setempat masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Ketua KPU Teluk Wondama Yustinus Rumabur di Wasior, Selasa, mengatakan DPS tersebut merupakan hasil pemutakhiran data, pencocokan dan penelitian terhadap 28.860 warga yang masuk dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) Kabupaten Teluk Wondama. 

"Warga yang masuk dalam DPS tersebut terdiri atas 14.205 laki-laki dan 13.658 perempuan," katanya.

Pemutakhiran data dan coklit DP4 dilakukan panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) pada 76 kampung/kelurahan yang berada di 13 distrik (kecamatan). 

Selain DPS, KPU Teluk Wondama juga telah menetapkan jumlah TPS pada Pilkada 2024 yaitu sebanyak 102 TPS. 

Distrik Wasior menjadi distrik dengan jumlah pemilih terbanyak yaitu sebanyak 13.189 pemilih, tersebar di 10 kampung/kelurahan dengan jumlah TPS sebanyak 30. 

Disusul Distrik Rasiei dengan 11 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 2.803 orang serta Distrik Wondiboi sebanyak lima TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 2.101 orang. 

Berdasarkan rekapitulasi perubahan pemilih dalam DPS yang tertuang dalam berita acara nomor 402/PL.01.2-BA/9207/2024, terdapat 2.210 pemilih baru serta 3.207 pemilih yang tidak memenuhi syarat. 

"Data jumlah pemilih dalam DPS masih bisa berubah karena kita akan memberi ruang untuk perbaikan hingga nanti ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Setelah pleno di tingkat kabupaten, data akan di bawah ke tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional," jelas Yustinus.

KPU Teluk Wondama meminta penyelenggara pilkada tingkat bawah seperti panitia pemungutan suara (PPS) maupun panitia pemilihan distrik (PPD) harus bekerja lebih keras dan cermat sehingga pada akhirnya bisa didapatkan data pemilih yang akurat dan terpercaya. 

"Dengan begitu KPU akan terhindar dari permasalahan termasuk gugatan hukum. Kita mempersiapkan dasar di hari ini dengan baik maka kita menghindari Mahkamah Konstitusi (gugatan)," ujarnya.