Pemkab Manokwari lakukan pendataan warga guna entaskan kemiskinan

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Provinsi Papua Barat melakukan pendataan terhadap warga tidak mampu sebagai langkah awal pengentasan kemiskinan di daerah itu.

Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Senin, mengatakan angka kemiskinan di Manokwari saat ini sudah mencapai 20 persen dan memiliki dimensi yang kompleks.

"Indeks kemiskinan tidak hanya kebutuhan primer mencakup sandang, pangan dan papan, tetapi meliputi pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya," katanya.

Berdasarkan data BPS Manokwari, total penduduk Manokwari berjumlah 201.000 jiwa, sehingga jumlah penduduk miskin mencapai lebih dari 40 ribu jiwa.

Ia mengatakan, untuk pengentasan kemiskinan, Pemkab Manokwari berupaya mengoptimalkan program bantuan sosial sehingga yang dilakukan pertama adalah pendataan warga tidak mampu Dinas Sosial Kabupaten Manokwari.

Pendataan penduduk atau keluarga miskin menyasar dari tingkat kampung, kelurahan hingga distrik (kecamatan).

"Langkah pertama yakni memastikan data kemiskinan sesuai nama dan alamat (by name by address) untuk seluruh wilayah Kabupaten Manokwari," katanya.

Ia menjelaskan, masih tingginya persentase kemiskinan di Manokwari mengindikasikan kesejahteraan masyarakat Manokwari belum merata.

Dengan begitu, Pemkab Manokwari terus berusaha mengoptimalkan program bantuan sosial pemerintah pusat seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial.

Ia berharap, data keluarga miskin yang dimasukkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) adalah riil sehingga bansos disalurkan tepat sasaran.

Ia menambahkan, selain pemberian bantuan bansos, penanggulangan kemiskinan juga dilakukan secara komprehensif, seperti bantuan pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Pemerintah daerah juga memprogramkan bantuan rumah, air bersih, sanitasi dan lainnya.

Plt Kepala Dinas Sosial Manokwari Ferdy Lalenoh menjelaskan, pihaknya terus melakukan pendataan warga untuk penyaluran bansos tahun ini. Pendataan dilakukan dengan menggunakan sistem sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memadankan KTP elektronik dengan kondisi nyata warga tidak mampu di lapangan.

"Dalam sistem DTKS dicantumkan kondisi dan dokumentasi rumah dari calon penerima bantuan, mulai dari tampak luar dan dalam. Selain itu juga dilihat dari status pekerjaan yang bersangkutan. Sehingga data betul-betul by name by address," ujarnya.

Ia mengatakan, tahun ini pihaknya sudah mendata 45 warga tidak mampu dan menargetkan mendata lebih 60 ribu. Data tersebut akan dikirim ke Kemensos untuk menerima bansos dari pemerintah pusat.