Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat memberikan santunan kepada 24 keluarga yang terdampak alihterase (perubahan jalur) jalan menuju Bandara Rendani.
Plt Kepala Dinas Sosial Manokwari Ferdy Lalenoh di Manokwari, Senin, mengatakan total anggaran yang digelontorkan pemkab untuk santunan itu mencapai Rp10 miliar.
“Mereka yang kita berikan santunan adalah masyarakat yang tinggal di bagian selatan bandara. Kita berikan santunan, bukan ganti rugi, karena mereka sebenarnya tinggal di tanah negara, tapi saat ini mereka harus meninggalkan rumah mereka,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemberian santunan tersebut sesuai dengan amanat Perpres 78 tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
Pihaknya menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menilai besaran santunan yang diberikan kepada masing-masing keluarga sesuai lahan yang dikuasai.
Penilaian santunan berdasarkan empat kriteria, yaitu biaya pembersihan di atas tanah, biaya mobilisasi, sewa rumah 12 bulan, dan biaya kehilangan pendapatan atas tanah.
“Setiap kepala keluarga memperoleh besaran yang berbeda-beda sesuai dengan penilaian KJPP, antara Rp69 juta hingga Rp679 juta,” ujarnya.
Ia mengatakan, bagi warga yang setuju penilaian KJPP tersebut maka santunan akan ditransfer ke masing-masing rekening dan transaksi sudah dapat dilakukan mulai 31 Desember 2024. Setelah itu warga yang sudah menerima santunan harus mengosongkan lahan dalam waktu 7-14 hari secara mandiri.
“Pembayaran santunan tahun ini untuk segmen II melanjutkan tahun lalu. Lokasi lahan yang kita bayar berada di selatan bandara, dari ujung jembatan sampai Kantor Otoritas Bandara. Tahun 2025 kita lanjutkan ke segmen III,” ujarnya.
Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan, pembayaran santunan tersebut merupakan komitmen Pemkab Manokwari untuk pengembangan Bandara Rendani agar infrastruktur di daerah tersebut lebih kompetitif.
Pengembangan bandara merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda karena bandara di Manokwari masih tergolong sangat kecil dibanding daerah lain di Tanah Papua.
Kementerian Perhubungan siap membangun infrastruktur bandara seperti terminal dan perpanjangan landasan pacu, sedangkan Pemkab Manokwari menyiapkan lahan.
“Pengembangan Bandara Rendani ini untuk kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kita berharap terminal bandara bisa segera dibangun lebih besar dari sekarang. Tapi itu semua membutuhkan komitmen dan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat,” ujarnya.
