Manokwari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat menyebutkan program pendataan keluarga tahun 2023 dimaksudkan untuk mempercepat penurunan prevalensi balita gagal tumbuh akibat kurang gizi atau stunting dan kemiskinan ekstrem.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarollo di Manokwari, Rabu, mengatakan pendataan keluarga berlangsung selama satu bulan pada 1-31 Juli 2023.
Realisasi pendataan, menurut dia, mencapai 78,91 persen dari target 71.091 kepala keluarga yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
"Oleh karena itu, ada penambahan waktu selama satu minggu, pada 1-7 Agustus 2023. Data ini digunakan dalam upaya menekan prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Philmona Yarollo.
Ia menjelaskan jumlah keluarga yang telah terdata meliputi 31.031 kepala keluarga, 25.065 kepala keluarga baru, 10 kepala keluarga bercerai, 31 kepala keluarga meninggal, dan 194 kepala keluarga pindah daerah.
Dari 13 kabupaten/kota, dua daerah sudah mencapai 100 persen pendataan keluarga yaitu Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 5.675 keluarga dan Maybrat 4.787 keluarga.
"Kabupaten/kota lainnya masih ada kesempatan untuk 100 persen pendataan, karena rata-rata sudah melebih 60-an persen," ucap Philmona.
Dia merinci realisasi pendataan keluarga di Pegunungan Arfak 93,60 persen (target 2.203 keluarga), Sorong Selatan 92,80 persen (target 3.404 keluarga), Sorong 91,82 persen (target 7.821 keluarga), Tambrauw 87,15 persen (target 1.035 keluarga), dan Kaimana 87,06 persen (target 4.645 keluarga).
Selanjutnya Kota Sorong 71,75 persen (target 14.929 keluarga), Raja Ampat 70,85 persen (target 4.638 keluarga), Manokwari 67,79 persen (target 7.687 keluarga), Teluk Bintuni 67,69 persen (target 2.782 keluarga), Fakfak 63,15 persen (target 7.875 keluarga), dan Teluk Wondama 60,83 persen (target 3.653 keluarga).
BKKBN, kata dia, terus berkoordinasi dengan instansi teknis di masing-masing pemerintah kabupaten/kota agar memaksimalkan penambahan waktu pelaksanaan pendataan keluarga.
Pendataan itu tidak hanya digunakan sebagai acuan pelaksanaan intervensi stunting dan kemiskinan ekstrem, melainkan juga untuk mengoptimalkan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).
"Pendataan keluarga juga mendukung pelaksanaan program lainnya di daerah, karena data ini data by name by address," kata Philmona.
Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi stunting di Papua Barat (termasuk Papua Barat Daya) sebesar 30 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKKBN: Pendataan keluarga untuk percepat penurunan prevalensi stunting
