BKKBN Papua Barat lampaui target pelayanan KB pasca persalinan

Manokwari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Papua Barat mampu melampaui target pemberian pelayanan KB dengan sasaran KB pasca persalinan.

Kepala BKKBN Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarollon di Manokwari, Senin, mengatakan, BKKBN Pusat telah memberi target pemasangan alat kontrasepsi kepada 99 akseptor untuk mencegah kehamilan menuju hari kontrasepsi sedunia tanggal 26 September.

"Kita diberi waktu dari 29 Juli hingga 5 Agustus 2024. Kita melebihi target, dari 99 target akseptor kita berhasil merealisasikan 150 atau 152 persen dari target," katanya.

Ia mengatakan, peringatan hari kontrasepsi sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada.

Perencanaan keluarga adalah poin penting yang harus dipersiapkan setelah menikah. Kemampuan untuk merencanakan kehamilan dapat meningkatkan kemampuan pasangan untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan anak.

"Pelayanan KB pascasalin merupakan tanggung jawab BKKBN sebagai salah satu upaya untuk percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Salah satu indikator penurunan stunting adalah cakupan pelayanan KB khususnya KB pascasalin," ujarnya.

Ia mengatakan, capaian target pelayanan KB tersebut tidak terlepas dari komunikasi, koordinasi untuk mengawal semua fasilitas kesehatan di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam pemberian pelayanan KB.

"Target tersebut dibagi ke semua kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Beberapa kabupaten capaian melebihi target, tapi juga ada kabupaten yang belum mencapai target," ujarnya.

Pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting tahun 2024 mencapai 14 persen. Namun di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya masih jauh dari target.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Papua Barat pada 2023 sebesar 24,8 persen. Angka itu menurun 5,2 persen dibanding tahun 2022 sebesar 30 persen.

Sedangkan prevalensi stunting Papua Barat Daya tahun 2023 tercatat 31 persen, naik 1 persen dari tahun 2022 yang 30 persen.

Berdasarkan data keluarga, pada tahun 2023 dari total 70.161 keluarga di Provinsi Papua Barat, sebanyak 34,08 persen atau 23.910 keluarga merupakan keluarga berisiko stunting (KRS).

Sedangkan di Provinsi Papua Barat Daya, dari total 95.409 keluarga, sebanyak 29,54 persen atau 28.185 keluar merupakan KRS.