Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya pada peresmian RSUP Papua Barat di Manokwari, Senin, mengatakan, keberadaan SDM sangat penting, dan Menkes sudah memberikan perhatian khusus kepada RSUD terkait pemenuhan SDM dimaksud.
"Karena memang masalah SDM kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh Pemda Papua Barat saja, kami di pusat juga harus turun tangan terutama pemenuhan tenaga dokter umum dan dokter spesialis," katanya saat mewakili Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Ia juga mengakui, sejumlah tenaga dokter spesialis yang dikontrak Pemda Papua Barat namun meninggalkan tugas, akan segera diproses untuk kembali ke Papua Barat.
"Kami sudah rapat tingkat kementerian, bahwa beberapa tenaga dokter spesialis yang tadinya 'bandel' akan 'dijewer' untuk dikembalikan ke Papua Barat sesuai dengan perjanjian awal," ucapnya.
Dengan demikian, kata Azhar, keberadaan tenaga dokter dan dokter spesialis dibantu tenaga perawat di RSUP Papua Barat ini segera melakukan pelayanan kepada masyarakat sebagai rumah sakit sebenarnya.
Dalam sambutannya mewakili Menkes, Azhar Jaya juga berharap megahnya fasilitas gedung RSUP Provinsi Papua Barat dan pelayanan terbaik yang diberikan nantinya dapat menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Papua Barat di bidang kesehatan.
"Semangat pembangunan kesehatan di Papua Barat semoga tidak terhenti pada puncak peresmian gedung RSUP saja, karena masih banyak kebutuhan kesehatan lainnya yang harus diberikan kepada masyarakat Papua Barat," ujar Azhar.
Menkes, kata Azhar, juga menitipkan pesan agar bangunan RSUP Provinsi Papua Barat tak saja megah secara fisik tapi juga mampu memberikan pelayanan dalam arti rumah sakit sesungguhnya.
"Menkes tidak ingin RSUP ini seperti Puskesmas besar. Dalam artian, bangunannya megah tapi pelayanannya sekelas Puskesmas, tidak berupa pelayanan rumah sakit sesungguhnya," ujarnya.
Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Otto Parorongan melaporkan pembangunan fisik RSUP tersebut dimulai sejak tahun anggaran 2015 sampai dengan 2021 bersumber dari APBD Papua Barat melalui DPA Dinkes Papua Barat dengan total nilai anggaran sebesar Rp436,287 miliar.
Otto Parorongan menyatakan status RSUP Papua Barat saat ini adalah kelas C dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 148 unit dengan jumlah total tenaga kesehatan dan teknis sebanyak 289 orang.
"Sebanyak 289 tenaga di RSUP Provinsi Papua Barat terdiri dari manajemen 42 orang, dokter spesialis 8 orang, dokter umum 23 orang, tenaga perawat 97 orang , tenaga kebidanan 24 orang, apoteker 12 orang.
Teknik kefarmasian 10 orang, radiografer 4 orang, tenaga elektro medis 3 orang, tenaga rekam medik 10 orang, petugas security 12 orang, tenaga laundry 10 orang, petugas pemulasaran jenazah 2 orang, petugas cleaning service 30 orang, dan tenaga supir 2 orang," kata Otto Parorongan.
Acara peresmian ditandai dengan menekan tombol sirene secara bersama-sama oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Sekretaris Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Azhar Jaya, Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Panglima Kodam XVIII Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema, dan Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Cyrelius Adopak.
