Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat mengingatkan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Papua Barat maupun Papua Barat Daya untuk menjaga kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja pelaksanaan tugas.
"Nilai integritas harus ditumbuhkembangkan dan ditingkatkan, karena itu modal dasar mempertahankan public trust (kepercayaan publik)," kata Harli Siregar di Manokwari, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi telah melaksanakan rapat kerja daerah guna mengevaluasi pelaksanaan tugas 2023, sekaligus menyusun rencana kerja tahun mendatang.
Rapat kerja tersebut juga membahas terkait langkah percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada seluruh Kejaksaan Negeri di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
"Langkah percepatan perlu dilakukan, supaya memberikan kepastian hukum, pemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi yang berperkara," tegas Harli.
Ia mengingatkan agar Kepala Kejaksaan Negeri tidak terlibat dalam kepentingan politik yang mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan hukum pada setiap penanganan perkara.
Kejaksaan merupakan institusi terdepan dalam upaya pencegahan dan penegakan tindak pidana di seluruh Indonesia yang dituntut untuk bertransformasi dari hulu hingga hilir.
"Sebagai pemimpin, harus mampu mengambil keputusan dengan berbagai risikonya. Ini soal penegakan hukum berkeadilan," tutur Harli Siregar.
Ia menyebut perubahan siklus penyelenggaraan rapat kerja menjadi bagian evaluasi kinerja, penyusunan perencanaan kerja, dan penganggaran merupakan wujud nyata transformasi Kejaksaan.
Hal ini berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan yang lebih maksimal dalam mengawal program pembangunan nasional pada masa mendatang di seluruh wilayah.
"Perlu saya garis bawahi, Kejaksaan tidak berpolitik. Kejaksaan wajib menjunjung tinggi nilai integritas dan tetap netral," ujar Harli Siregar.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Nilai integritas harus ditumbuhkembangkan dan ditingkatkan, karena itu modal dasar mempertahankan public trust (kepercayaan publik)," kata Harli Siregar di Manokwari, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi telah melaksanakan rapat kerja daerah guna mengevaluasi pelaksanaan tugas 2023, sekaligus menyusun rencana kerja tahun mendatang.
Rapat kerja tersebut juga membahas terkait langkah percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada seluruh Kejaksaan Negeri di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
"Langkah percepatan perlu dilakukan, supaya memberikan kepastian hukum, pemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi yang berperkara," tegas Harli.
Ia mengingatkan agar Kepala Kejaksaan Negeri tidak terlibat dalam kepentingan politik yang mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan hukum pada setiap penanganan perkara.
Kejaksaan merupakan institusi terdepan dalam upaya pencegahan dan penegakan tindak pidana di seluruh Indonesia yang dituntut untuk bertransformasi dari hulu hingga hilir.
"Sebagai pemimpin, harus mampu mengambil keputusan dengan berbagai risikonya. Ini soal penegakan hukum berkeadilan," tutur Harli Siregar.
Ia menyebut perubahan siklus penyelenggaraan rapat kerja menjadi bagian evaluasi kinerja, penyusunan perencanaan kerja, dan penganggaran merupakan wujud nyata transformasi Kejaksaan.
Hal ini berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan yang lebih maksimal dalam mengawal program pembangunan nasional pada masa mendatang di seluruh wilayah.
"Perlu saya garis bawahi, Kejaksaan tidak berpolitik. Kejaksaan wajib menjunjung tinggi nilai integritas dan tetap netral," ujar Harli Siregar.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023