Pemkab Manokwari berupaya tingkatkan partisipasi anak OAP usia sekolah

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat berupaya meningkatkan partisipasi anak orang asli Papua (OAP) dalam usia sekolah dengan menggelar dialog multi pihak pemangku kepentingan pendidikan di daerah tersebut.

Kepala Bappeda Manokwari Oktovianus Kambu di Manokwari, Rabu, mengatakan pemerintah punya kewajiban agar program pendidikan khususnya yang menggunakan dana otonomi khusus (otsus) bisa tepat sasaran dan berdampak pada OAP.

"Terima kasih pada USAID Kolaborasi yang sudah memfasilitasi kegiatan dialog ini sehingga anak OAP usia sekolah bisa meningkat partisipasinya dengan berbasis data dan fakta," ujarnya.

Ia mengatakan ada sejumlah hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan anggaran otsus untuk kemajuan di bidang pendidikan.

Pemerintah perlu melakukan koreksi pelayanan, rencana dan program sehingga penggunaan dana otsus terutama di bidang pendidikan bisa tepat sasaran sehingga semakin banyak anak-anak OAP yang terdidik.

Visi Pemkab Manokwari di bidang pendidikan adalah mengembangkan sumber daya putra putri Papua yang berkualitas, menguasai iptek, berintegritas, kreatif, inovatif, berdaya saing global sebagai investasi masa depan daerah.

"Untuk itu kita perlu mendapat masukan dan multi pihak sehingga pengembangan dunia pendidikan bisa sejalan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah," katanya.

Perwakilan USAID Kolaborasi Radika mengatakan, Provinsi Papua Barat telah memasuki jilid kedua pelaksanaan otsus yaitu kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

Pada era otsus jilid 1, perhatian terhadap partisipasi anak sekolah lebih terfokus pada perluasan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah-sekolah baru dan pemberian dana pendidikan.

Namun langkah itu belum diimbangi dengan pendekatan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat lokal, sehingga banyak anak yang tetap enggan bersekolah, terutama di daerah terpencil.

Sedangkan pada era Otsus Jilid 2, pemerintah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif untuk meningkatkan partisipasi anak sekolah.

Langkah yang dilakukan seperti memberikan bantuan afirmasi langsung kepada siswa asli Papua, mengembangkan kurikulum berbasis budaya lokal, serta memperkuat program beasiswa dan pelibatan masyarakat adat dalam mendorong pentingnya pendidikan.

"UU Otsus Jilid 2 mengamanatkan keterlibatan aktif dan kerjasama pemangku kepentingan dalam mendukung implementasinya sehingga dialog multi pihak ini didorong agar dapat mengembangkan pendidikan di Manokwari," katanya.