Papua Barat sediakan 14 ton beras untuk cadangan pangan masyarakat

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan telah menyediakan beras sebanyak 14 ton untuk program ketahanan cadangan pangan masyarakat selama tahun 2024.

Alokasi cadangan pangan masyarakat telah ditentukan oleh Badan Pangan Nasional guna mengatasi kesulitan masyarakat dalam menghadapi situasi tertentu seperti bencana alam dan lainnya.

"Waktu bencana tanah longsor di Kabupaten Pegunungan Arfak, kami salurkan bantuan cadangan pangan masyarakat," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat Lasarus Ullo di Manokwari, Rabu.

Menurut dia, penyaluran bantuan cadangan pangan bagi masyarakat yang mengalami musibah bermaksud mencegah terjadinya kelaparan, sehingga perlu dilakukan pendataan secara cermat.

Oleh karena itu, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi teknis bilamana terjadi peristiwa bencana alam atau situasi krisis pangan yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.

"Langkah-langkah intervensi itu harus mengacu pada data yang akurat, sehingga pendistribusiannya tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan," kata Lasarus.

Saat ini, kata dia, Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat masih menggunakan gudang milik Perum Bulog Manokwari untuk menyimpan beras sebagai cadangan pangan masyarakat.

Badan Pangan Nasional telah menyarankan agar pemerintah provinsi setempat segera membangun gudang penyimpanan cadangan pangan masyarakat yang representatif.

"Waktu rapat di Surabaya (Jawa Timur), Badan Pangan Nasional sudah kami minta bangun gudang sendiri. Saya sudah sampaikan ke gubernur," ucap Lasarus.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 36 ton beras yang nantinya didistribusikan melalui tujuh pemerintah kabupaten di seluruh Papua Barat.

Meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Fakfak.

"Penyalurannya dalam bentuk bantuan sosial sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan ekstrem, stunting, termasuk pengendalian inflasi di Papua Barat," ucap Lasarus Ullo.

Ia menjelaskan beras program cadangan pangan masyarakat maupun pemerintah daerah diperoleh dari luar Papua Barat, karena harga jual beras lokal mengalami peningkatan lebih dari ketersediaan anggaran.

"Tahun-tahun sebelumnya kami beli dari kelompok tani di Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan. Tapi tahun ini kami ambil dari luar, karena anggaran tidak cukup," ucap Lasarus.*