Sorong (ANTARA) - Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggandeng dinas kesehatan di enam kabupaten dan kota membahas strategi penguatan optimalisasi pelayanan kesehatan di wilayah itu.
Pembahasan penguatan optimalisasi pelayanan kesehatan itu digelar melalui Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda PBD) II yang telah dan sedang berlangsung pada7- 9 Agustus 2024 memiliki tujuan untuk bersama mewujudkan transformasi kesehatan menuju Papua Barat Daya yang sehat, cerdas dan sejahtera.
Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad di Sorong, Kamis, menyatakan, dalam Rakerkesda II ini terdapat enam transformasi kesehatan yang sudah dicanangkan Kementerian Kesehatan RI yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan,sistem pertahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan dan teknologi kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian guna mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya.
"Enam transformasi layanan kesehatan itu merupakan kebijakan pemerintah pusat dengan harapan setiap daerah harus menyesuaikan dan menerapkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih optimal ke depan," jelas dia.
Selain enam pilar transformasi kesehatan tersebut, kata Pj Gubernur , Pemprov Papua Barat Daya juga menjadikan RSUD Jhon Piet Wanane Kabupaten Sorong dan RSUD Sele Be Solu Kota Sorong sebagai pusat pelayanan kesehatan di wilayah itu.
Dia berharap, dalam Rakerkesda dinas kesehatan perlu membahas secara detail dan memastikan kerja sama Pemprov Papua Barat Daya dengan sepuluh Rumah Sakit Rujukan Nasional maupun Rujukan Regional terutama RSUD JP Wanane Kabupaten Sorong dan RSUD Sele Be Solu Kota Sorong untuk menjadi pusat pelayanan kesehatan, baik pelaksanaan kesehatan jantung dan kanker.
"Karena itu pemerintah siap mendukung supaya bisa terwujud. Nah ini tentu harus dibicarakan juga dalam Rakerkesda ini," ujar dia.
Dia juga meminta agar dalam Rakerkesda ini setidaknya dapat memformulasikan berbagai pandangan dan usulan khas Papua yang bisa diperjuangkan masuk dalam rancangan induk pelayanan kesehatan.
"Misalnya, kita di Papua masyarakat di pedalaman mereka lebih memilih ke dukun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, ketimbang mereka jauh-jauh ke puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) untuk berobat," kata dia.
Dia mengatakan, perlu memikirkan atau mencari formula-formula kontekstual pelayanan kesehatan di Papua untuk bisa menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat.
Sebab, kata dia, peran dukun dalam dunia kesehatan merupakan khas Papua yang sudah ada hingga saat ini. Ada dukun yang mengobati, ada dukun yang bisa membantu persalinan. Dukun seperti ini, pemerintah bisa memberikan topangan, entah pendidikan atau semacam pelatihan, kursus supaya mereka lebih memperhatikan sisi medis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari kesehatan.
"Ini adalah kekhasan Papua bisa didorong masuk dalam rencana induk, tentunya harus dibicarakan formulanya seperti apa," ucap Musa'ad.
Selain itu, Musa'ad pun berharap melalui Rakerkesda ini terjadi sinergitas, kolaborasi dan ada benang merah terkait kesepahaman dalam rangka mendukung pemenuhan pelayanan kesehatan di provinsi Papua Barat Daya yang lebih optimal.
"Saya berharap ada sinergitasnya, ada kolaborasinya, ada benang merah, sehingga apa yang kita lakukan di provinsi ini dapat terintegrasi. Jangan sampai kita berbeda pemahaman," harap dia.
