Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Papua Barat mencatat realisasi pendapatan negara di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada triwulan I 2023 mencapai Rp593,60 miliar atau meningkat 36,62 persen dibandingkan periode sama 2022.
"Pendapatan APBN regional Papua Barat dan Papua Barat Daya mengalami peningkatan jika dibandingkan triwulan pertama tahun 2022," kata Kepala DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa kinerja positif pendapatan negara itu ditopang oleh mayoritas jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan selama triwulan pertama 2023 dan penerapan manajemen restitusi lebih maksimal.
Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tercatat Rp57,69 miliar, kemudian penerimaan pajak penghasilan nonminyak dan gas (PPh nonmigas) mencapai Rp80,58 miliar.
"Dua jenis pajak tersebut menjadi penyumbang terbesar pada penerimaan APBN kita," ucap Adhiputranto.
Kendati demikian, kata dia, pendapatan negara di Papua Barat dan Papua Barat Daya mengalami kontraksi 2,69 persen dari proyeksi Maret 2023.
Hal ini disebabkan adanya potensial lost (penurunan) penerimaan pajak khususnya PPh Pasal 21 dan 26 seiring dengan berakhirnya proyek kilang lepas pantai (Train 3) LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni.
"Jika dibandingkan dengan proyeksi bulan Maret, realisasi penerimaan terdeviasi 2,69 persen," tutur Adhiputranto.
Ia melanjutkan realisasi belanja kementerian/lembaga wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya pada triwulan pertama 2023 sebesar Rp1,415 triliun atau meningkat 40,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kinerja belanja ditopang oleh belanja barang Rp542,86 miliar yang didominasi penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya dan penguatan pengawasan menjelang Pemilu 2024 melalui pembayaran honor serta dana operasional Bawaslu.
Kemudian, belanja pegawai mencapai Rp502,46 miliar sebagai konsekuensi rutin pembayaran gaji dan tunjangan ASN maupun TNI/Polri seiring adanya tambahan pegawai di Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru.
Selanjutnya, belanja modal ditopang keberlanjutan pengembangan infrastruktur transportasi udara di Bandara Rendani Manokwari sebanyak Rp90,62 miliar dan Bandara Siboru Fakfak Rp39,98 miliar.
"Peningkatan belanja terjadi pada belanja pegawai yang tumbuh 7,08 persen, belanja barang 63,97 persen, dan belanja modal 77,42 persen," ucap dia.
Selain itu, kata dia, penyaluran TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada triwulan pertama 2023 sebanyak Rp3,038 triliun atau meningkat 18,32 persen dibandingkan triwulan pertama 2022.
Peningkatan realisasi TKDD triwulan pertama dipengaruhi proses penyaluran dana bagi hasil (DBH) yang dilakukan lebih cepat pada awal tahun 2023.
"Penyaluran TKDD dari Januari-Maret 2023 sudah 13,87 persen dari total pagu tahun 2023," ujar dia.
Ia menegaskan bahwa APBN menjadi penopang utama dalam menjaga pemulihan kondisi perekonomian wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya pascapandemi COVID-19 serta ketidakpastian ekonomi global akibat tekanan geopolitik.
Hal ini tergambar dari sejumlah indikator seperti pertumbuhan ekonomi kumulatif berada di level 2,01 persen, inflasi Maret 2023 yang cukup terkendali walaupun mengalami peningkatan menjadi 5 persen (yoy) dan kinerja ekspor terkontraksi 25,85 persen (yoy).
"APBN sebagai shock absorber tetap solid menjaga momentum pemulihan ekonomi," ujar Purwadhi Adhiputranto.
