DJPb Papua Barat: Pendapatan Negara terealisasi Rp152,13 miliar

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat mengatakan pendapatan APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya periode Januari 2025 terealisasi Rp152,13 miliar.

Kepala DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto, di Manokwari, Minggu, mengatakan kontribusi terbesar Pendapatan Negara berasal dari penerimaan perpajakan sebanyak Rp117,70 miliar.

"Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan 31 Januari 2025 terealisasi Rp34,44 miliar," kata Purwadhi.

Baca Juga: Belanja APBN 2025 di Papua Barat-Papua Barat Daya Rp1,46 triliun

Dia menyebut komponen penerimaan pajak terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Rp76,51 miliar, dan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas Rp37,02 miliar.

Kemudian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp1,87 miliar, pajak lainnya Rp2,01 miliar, dan penerimaan cukai Rp0,29 miliar.

"PPN dan PPnBM menyumbang 61,17 persen terhadap penerimaan pajak periode Januari 2025, disusul PPh non Migas 31,55 persen," ujar Purwadhi.

Menurut dia, kinerja komponen PNBP lainnya yang terealisasi sebanyak Rp29,28 miliar berdampak positif terhadap pertumbuhan PNPB periode Januari 2025 sebesar 11,20 persen dari target tahun ini.

Selain itu, pendapatan badan layanan umum (BLU) yang terealisasi Rp5,16 miliar didominasi oleh pendapatan jasa kepelabuhan, jasa pendidikan, dan pendapatan BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

"Pendapatan BLU di Papua Barat maupun Papua Barat Daya didominasi jasa kepelabuhan, pendidikan, dan klaim BPJS kesehatan," ujar Purwadhi lagi.

Baca Juga: Papua Barat terima alokasi APBN 2025 sebesar Rp16,6 triliun

Meski demikian, ujar dia pula, kinerja Pendapatan APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya periode Januari 2025 mengalami kontraksi 17,57 persen (year on year/]yoy) jika dibandingkan periode Januari 2024.

Hal tersebut dipengaruhi penurunan realisasi penerimaan perpajakan sebesar 21,31 persen (yoy), seiring penerapan sistem Coretax redistribusi target penerimaan pajak tahun 2025.