Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan investasi pembangunan pabrik smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, berkontribusi menambah pendapatan negara hingga Rp80 triliun.
"Hitung-hitungan saya, penerimaan negara masuk kira-kira Rp80 triliun dari PT Freeport Indonesia," kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di agenda peresmian pabrik smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Senin, diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta.
Dalam perhitungan awal, kata Presiden, total penerimaan negara itu akan berasal dari berbagai sumber, termasuk dividen, royalti, pajak daerah, hingga pajak ekspor.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa proyek ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan baku mentah sumber daya mineral.
Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, Indonesia diharapkan bisa bertransformasi menjadi negara industri maju, kata Presiden menambahkan.
Kepala Negara mengatakan pembangunan smelter ini juga akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, mendukung program hilirisasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif.
Dikatakan Jokowi, investasi sebesar Rp56 triliun untuk pabrik smelter itu akan mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga dari Papua, menghasilkan 900 ribu ton katoda tembaga, 50 ton emas, serta 210 ton perak.
"Jumlah yang tidak kecil," katanya.
Selain itu, industri ini diperkirakan akan melibatkan banyak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui berbagai peluang usaha, seperti katering dan subkontraktor yang berkaitan dengan segala aktivitas smelter.
Keberadaan smelter juga diharapkan akan melahirkan industri turunan, termasuk produksi copper foil dan kabel, serta potensi untuk memproduksi selenium untuk semikonduktor.
"Kita harapkan ini juga segera melahirkan perusahaan-perusahaan turunan, industri-industri turunan dari tembaga yang ada di sekitar PT Freeport Indonesia ini," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi: Investasi smelter Gresik tambah pendapatan negara Rp80 triliun