Akademisi Universitas Papua (Unipa) Manokwari Dr Agus Sumule berpendapat bahwa penyusunan visi-misi para calon kepala daerah (cakada) di Tanah Papua perlu merujuk pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) yang sudah ditetapkan pemerintah.
Agus Sumule di Manokwari, Jumat, mengatakan RIPP merupakan dokumen yang dihasilkan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023.
"RIPP ini untuk mempercepat pembangunan di Papua, sehingga sudah selayaknya calon kepala daerah memiliki visi misi sesuai RIPP," ujarnya.
Dia menyebut terdapat empat hal pokok dari RIPP yang harus dijabarkan oleh para calon kepala daerah untuk melakukan pembangunan mulai dari tahun 2022 hingga 2041 yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif dan Papua Damai.
Namun, untuk mencapai empat hal tersebut bukanlah hal yang mudah dan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.
Agus mengatakan terdapat tiga indikator agar Papua Cerdas dapat tercapai yaitu, tidak boleh ada anak usia sekolah yang putus sekolah, guru harus tersedia di setiap sekolah, dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas harus meningkat.
Ketiga hal itu menjadi tantangan calon kepala daerah karena hingga saat ini angka putus sekolah masih tinggi, guru yang mengajar di daerah pedalaman sedikit dan masih rendahnya RLS.
Ia mencontohkan, masih ada kabupaten di Papua Barat yang nilai RLS hanya 8,51 poin, hal itu berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas tidak tamat SMP karena jika sebagian besar penduduk tamat SMP nilai RLS lebih dari 9 poin.
"Kalau RLS rendah maka semakin susah orang mencari kerja. Memang itu sebuah tantangan luar biasa dan pemimpin daerah harus mampu mengatasi tiga hal utama itu," ujarnya.
Sedangkan Papua Sehat berkaitan dengan penurunan stunting dan pemberian layanan kesehatan secara inklusif atau menyeluruh.
Salah satu indikator adalah meningkatnya pelayanan kesehatan adalah usia harapan hidup (UHH). Dimana berdasarkan data BPS, UHH penduduk Papua Barat tahun 2023 adalah 66,79 tahun. Sedangkan rata-rata usia harapan hidup (AHH) penduduk Indonesia tahun 2023 adalah 73,93 tahun.
Untuk menuju Papua Sehat, pemerintah harus sekuat tenaga mencegah kematian pada bayi di bawah usia 1 tahun. Selain itu, kepala daerah juga harus memastikan setiap kampung masing-masing memiliki satu bidan.
"Kalau tidak bisa berarti tidak ada pembangunan kesehatan. Pelayanan kesehatan butuh sifatnya inklusif. Boleh juga membangun rumah sakit bagus atau mendatangkan dokter spesialis dari luar, tapi pelayanan kesehatan di tingkat kampung justru yang menjadi prioritas," ujar Dekan Fakultas Pertanian Unipa Manokwari itu.
Calon kepala daerah jika ingin menuju Papua Produktif maka bagaimana memberdayakan perekonomian masyarakat dan daya beli masyarakat bisa meningkat.
Calon kepala daerah harus mempunyai formulasi agar kewirausahaan warga tumbuh sehingga ekonomi masyarakat meningkat.
Sedangkan Papua Damai, calon kepala daerah harus mempunyai langkah menyelesaikan konflik maupun permasalahan secara damai dan dialogis.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Agus Sumule di Manokwari, Jumat, mengatakan RIPP merupakan dokumen yang dihasilkan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023.
"RIPP ini untuk mempercepat pembangunan di Papua, sehingga sudah selayaknya calon kepala daerah memiliki visi misi sesuai RIPP," ujarnya.
Dia menyebut terdapat empat hal pokok dari RIPP yang harus dijabarkan oleh para calon kepala daerah untuk melakukan pembangunan mulai dari tahun 2022 hingga 2041 yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif dan Papua Damai.
Namun, untuk mencapai empat hal tersebut bukanlah hal yang mudah dan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.
Agus mengatakan terdapat tiga indikator agar Papua Cerdas dapat tercapai yaitu, tidak boleh ada anak usia sekolah yang putus sekolah, guru harus tersedia di setiap sekolah, dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas harus meningkat.
Ketiga hal itu menjadi tantangan calon kepala daerah karena hingga saat ini angka putus sekolah masih tinggi, guru yang mengajar di daerah pedalaman sedikit dan masih rendahnya RLS.
Ia mencontohkan, masih ada kabupaten di Papua Barat yang nilai RLS hanya 8,51 poin, hal itu berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas tidak tamat SMP karena jika sebagian besar penduduk tamat SMP nilai RLS lebih dari 9 poin.
"Kalau RLS rendah maka semakin susah orang mencari kerja. Memang itu sebuah tantangan luar biasa dan pemimpin daerah harus mampu mengatasi tiga hal utama itu," ujarnya.
Sedangkan Papua Sehat berkaitan dengan penurunan stunting dan pemberian layanan kesehatan secara inklusif atau menyeluruh.
Salah satu indikator adalah meningkatnya pelayanan kesehatan adalah usia harapan hidup (UHH). Dimana berdasarkan data BPS, UHH penduduk Papua Barat tahun 2023 adalah 66,79 tahun. Sedangkan rata-rata usia harapan hidup (AHH) penduduk Indonesia tahun 2023 adalah 73,93 tahun.
Untuk menuju Papua Sehat, pemerintah harus sekuat tenaga mencegah kematian pada bayi di bawah usia 1 tahun. Selain itu, kepala daerah juga harus memastikan setiap kampung masing-masing memiliki satu bidan.
"Kalau tidak bisa berarti tidak ada pembangunan kesehatan. Pelayanan kesehatan butuh sifatnya inklusif. Boleh juga membangun rumah sakit bagus atau mendatangkan dokter spesialis dari luar, tapi pelayanan kesehatan di tingkat kampung justru yang menjadi prioritas," ujar Dekan Fakultas Pertanian Unipa Manokwari itu.
Calon kepala daerah jika ingin menuju Papua Produktif maka bagaimana memberdayakan perekonomian masyarakat dan daya beli masyarakat bisa meningkat.
Calon kepala daerah harus mempunyai formulasi agar kewirausahaan warga tumbuh sehingga ekonomi masyarakat meningkat.
Sedangkan Papua Damai, calon kepala daerah harus mempunyai langkah menyelesaikan konflik maupun permasalahan secara damai dan dialogis.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024