Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mendirikan Kios Pangan Rakyat (KIPRA) di Pasar Wosi, Manokwari untuk menjaga stabilitas harga pangan di daerah tersebut.
KIPRA merupakan hasil kolaborasi Pemkab Manokwari, BI Perwakilan Papua Barat, dan Perum Bulog Cabang Manokwari.
"KIPRA menjadi langkah awal untuk mengendalikan inflasi dengan menyediakan bahan pangan dengan harga yang terjangkau," kata Kepala Bagian Perekonomian Daerah Setda Manokwari Richard Alfons, usai peresmian KIPRA, di Manokwari, Senin.
Ia mengatakan, pada tahap awal, tiga bulan pertama KIPRA hanya memasarkan barang yang merupakan komoditas Perum Bulog Manokwari, seperti beras, minyak tanah, dan gula pasir.
Namun selanjutnya, Pemkab Manokwari akan bersinergi dengan pihak lain untuk menyediakan barang kebutuhan pokok lainnya, seperti sayur mayur, cabai maupun telur produksi peternak lokal.
Dia menjelaskan, kios tersebut dibuka bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan menyediakan barang dengan lebih terjangkau dan dapat menjamin ketersediaan barang terutama beras.
"Salah satu komponen penyumbang inflasi di Manokwari dari bahan pangan, sehingga pemerintah berupaya mengendalikan inflasi dengan menjaga stok atau ketersediaan barang. Jika ketersediaan bisa dipenuhi maka harga akan stabil," ujarnya.
Kepala Perum Bulog Manokwari Armin Bandjar mengatakan, dengan kolaborasi antara pemerintah, Bulog, dan BI Papua Barat diharapkan mampu menjaga stabilisasi harga.
Pemkab Manokwari menyediakan tempat dan tenaga, Bulog menyediakan komoditas barangnya, sedangkan BI menyediakan transportasi dan sebagai media penghubung komunikasi.
"Untuk beras misalnya, beras SPHP kami jual di sini harga Rp63.000/5 kg meskipun memiliki HET Rp67.500. Namun untuk beras SPHP kami batasi maksimal dua karung untuk mencegah agar tidak dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi," katanya.
KIPRA Manokwari merupakan kios stabilisasi harga yang pertama di Tanah Papua sesuai amanat dari pemerintah pusat untuk membuka toko atau kios pengendali pangan di pasar.
"Kami dari Bulog siap mendukung sampai kapanpun, harapannya bisa berlanjut terus. Pada beberapa wilayah kios pengendali pangan ini sudah jalan," ujarnya.
Kepala Unit Pengembangan UMKM, Ekonomi Syariah dan Keuangan Inklusif BI Papua Barat Rayna Ditriano menyatakan, pendirian KIPRA merupakan aksi nyata untuk pengendalian inflasi sekaligus hasilnya bisa dinikmati masyarakat.
Ia berharap, ke depannya KIPRA dapat diperluas usahanya dan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dengan begitu, pengelolaannya bisa lebih profesional, memiliki manajemen yang lebih baik, dan pengelolaan keuangan bisa lebih transparan.
"Tentu ini baru berupa langkah awal. Tapi di daerah lain, TPID yang sudah mapan mempunyai BUMD pangan, selain menolong masyarakat, bisa menjadi andalan bahkan menjadi pemasukan pemerintah daerah," katanya pula.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
KIPRA merupakan hasil kolaborasi Pemkab Manokwari, BI Perwakilan Papua Barat, dan Perum Bulog Cabang Manokwari.
"KIPRA menjadi langkah awal untuk mengendalikan inflasi dengan menyediakan bahan pangan dengan harga yang terjangkau," kata Kepala Bagian Perekonomian Daerah Setda Manokwari Richard Alfons, usai peresmian KIPRA, di Manokwari, Senin.
Ia mengatakan, pada tahap awal, tiga bulan pertama KIPRA hanya memasarkan barang yang merupakan komoditas Perum Bulog Manokwari, seperti beras, minyak tanah, dan gula pasir.
Namun selanjutnya, Pemkab Manokwari akan bersinergi dengan pihak lain untuk menyediakan barang kebutuhan pokok lainnya, seperti sayur mayur, cabai maupun telur produksi peternak lokal.
Dia menjelaskan, kios tersebut dibuka bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan menyediakan barang dengan lebih terjangkau dan dapat menjamin ketersediaan barang terutama beras.
"Salah satu komponen penyumbang inflasi di Manokwari dari bahan pangan, sehingga pemerintah berupaya mengendalikan inflasi dengan menjaga stok atau ketersediaan barang. Jika ketersediaan bisa dipenuhi maka harga akan stabil," ujarnya.
Kepala Perum Bulog Manokwari Armin Bandjar mengatakan, dengan kolaborasi antara pemerintah, Bulog, dan BI Papua Barat diharapkan mampu menjaga stabilisasi harga.
Pemkab Manokwari menyediakan tempat dan tenaga, Bulog menyediakan komoditas barangnya, sedangkan BI menyediakan transportasi dan sebagai media penghubung komunikasi.
"Untuk beras misalnya, beras SPHP kami jual di sini harga Rp63.000/5 kg meskipun memiliki HET Rp67.500. Namun untuk beras SPHP kami batasi maksimal dua karung untuk mencegah agar tidak dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi," katanya.
KIPRA Manokwari merupakan kios stabilisasi harga yang pertama di Tanah Papua sesuai amanat dari pemerintah pusat untuk membuka toko atau kios pengendali pangan di pasar.
"Kami dari Bulog siap mendukung sampai kapanpun, harapannya bisa berlanjut terus. Pada beberapa wilayah kios pengendali pangan ini sudah jalan," ujarnya.
Kepala Unit Pengembangan UMKM, Ekonomi Syariah dan Keuangan Inklusif BI Papua Barat Rayna Ditriano menyatakan, pendirian KIPRA merupakan aksi nyata untuk pengendalian inflasi sekaligus hasilnya bisa dinikmati masyarakat.
Ia berharap, ke depannya KIPRA dapat diperluas usahanya dan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dengan begitu, pengelolaannya bisa lebih profesional, memiliki manajemen yang lebih baik, dan pengelolaan keuangan bisa lebih transparan.
"Tentu ini baru berupa langkah awal. Tapi di daerah lain, TPID yang sudah mapan mempunyai BUMD pangan, selain menolong masyarakat, bisa menjadi andalan bahkan menjadi pemasukan pemerintah daerah," katanya pula.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024