Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Papua Barat, mengevaluasi kinerja penyaluran transfer ke daerah (TKD) 2023 yang mencapai Rp11,539 triliun atau 99,58 persen dari alokasi Rp11,588 triliun.
Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso di Manokwari, Selasa, mengatakan bahwa terdapat beberapa catatan terhadap kinerja penyaluran TKD 2023 meski realisasinya cukup tinggi.
Catatan tersebut berkaitan dengan serapan tiga jenis TKD yaitu dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dan DAK non-fisik, serta pengajuan dokumen syarat penyaluran sejumlah TDK menjelang batas waktu.
"Beberapa TKD, dokumen salur diajukan pemerintah daerah sudah di akhir batas waktu pengajuan. Jadi, masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki," kata Kurniawan Santoso.
Menurut dia rapat koordinasi bersama enam pemerintah daerah (Pemda) di Papua Barat yang diinisiasi oleh KPPN Manokwari bermaksud mengoptimalkan pengelolaan TKD 2024.
Keenam lemda tersebut adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Pemkab Manokwari Selatan, Pemkab Pegunungan Arfak, Pemkab Teluk Bintuni, dan Pemkab Teluk Wondama.
"Perlu ada penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan pemda di wilayah kerja KPPN Manokwari supaya bisa mengakselerasi penyaluran TKD 2024," ujar Kurniawan.
Dia menilai pelaksanaan evaluasi TKD tahun 2023 memudahkan Pemda mengidentifikasi permasalahan yang menghambat kinerja penyaluran, dan merumuskan langkah strategis optimalisasi penyerapan TKD 2024.
KPPN Manokwari juga memberikan penghargaan kepada setiap lemda atas pengelolaan TKD 2022, dan diharapkan menjadi pemicu bagi pemda untuk merealisasikan pengelolaan TKD yang berkualitas.
"Pemberian apresiasi berupa penghargaan atas capaian kinerja bertujuan memotivasi pemda agar bisa meningkatkan kinerja pengelolaan TDK tahun mendatang," tutur dia.
Penghargaan pengelolaan TKD 2023 diberikan kepada pemda dalam beberapa kategori meliputi pengelolaan DAK fisik terbaik diraih oleh Pemkab Manokwari (juara I), Pemkab Teluk Wondama (juara II), dan Pemprov Papua Barat (juara III).
Kategori penyaluran DAK fisik tahap I tercepat diraih Pemkab Manokwari Selatan, kategori penyaluran DAK fisik tahap II tercepat diraih Pemkab Teluk Wondama, dan kategori penyaluran DAK fisik tahap III tercepat diraih Pemkab Teluk Bintuni.
Kategori penyaluran tercepat DAK fisik sekaligus diraih oleh Pemkab Manokwari Selatan, dan kategori penyaluran tercepat DAK fisik sekaligus atas rekomendasi diraih Pemkab Teluk Wondama.
Kategori pengelolaan Dana Desa terbaik diraih Pemkab Manokwari (juara I), Pemkab Manokwari Selatan (juara II), dan Pemkab Pegunungan Arfak (juara III). Kategori tercepat menyalurkan BLT Dana Desa 2023 diraih Pemkab Manokwari.
Kategori penyaluran Dana Desa non-BLT dan tambahan Dana Desa tercepat diraih Pemkab Manokwari Selatan, kategori pengajuan penyaluran Dana Desa tahap I tercepat diraih Pemkab Teluk Bintuni, dan kategori pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II tercepat diraih Pemkab Manokwari.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso di Manokwari, Selasa, mengatakan bahwa terdapat beberapa catatan terhadap kinerja penyaluran TKD 2023 meski realisasinya cukup tinggi.
Catatan tersebut berkaitan dengan serapan tiga jenis TKD yaitu dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dan DAK non-fisik, serta pengajuan dokumen syarat penyaluran sejumlah TDK menjelang batas waktu.
"Beberapa TKD, dokumen salur diajukan pemerintah daerah sudah di akhir batas waktu pengajuan. Jadi, masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki," kata Kurniawan Santoso.
Menurut dia rapat koordinasi bersama enam pemerintah daerah (Pemda) di Papua Barat yang diinisiasi oleh KPPN Manokwari bermaksud mengoptimalkan pengelolaan TKD 2024.
Keenam lemda tersebut adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Pemkab Manokwari Selatan, Pemkab Pegunungan Arfak, Pemkab Teluk Bintuni, dan Pemkab Teluk Wondama.
"Perlu ada penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan pemda di wilayah kerja KPPN Manokwari supaya bisa mengakselerasi penyaluran TKD 2024," ujar Kurniawan.
Dia menilai pelaksanaan evaluasi TKD tahun 2023 memudahkan Pemda mengidentifikasi permasalahan yang menghambat kinerja penyaluran, dan merumuskan langkah strategis optimalisasi penyerapan TKD 2024.
KPPN Manokwari juga memberikan penghargaan kepada setiap lemda atas pengelolaan TKD 2022, dan diharapkan menjadi pemicu bagi pemda untuk merealisasikan pengelolaan TKD yang berkualitas.
"Pemberian apresiasi berupa penghargaan atas capaian kinerja bertujuan memotivasi pemda agar bisa meningkatkan kinerja pengelolaan TDK tahun mendatang," tutur dia.
Penghargaan pengelolaan TKD 2023 diberikan kepada pemda dalam beberapa kategori meliputi pengelolaan DAK fisik terbaik diraih oleh Pemkab Manokwari (juara I), Pemkab Teluk Wondama (juara II), dan Pemprov Papua Barat (juara III).
Kategori penyaluran DAK fisik tahap I tercepat diraih Pemkab Manokwari Selatan, kategori penyaluran DAK fisik tahap II tercepat diraih Pemkab Teluk Wondama, dan kategori penyaluran DAK fisik tahap III tercepat diraih Pemkab Teluk Bintuni.
Kategori penyaluran tercepat DAK fisik sekaligus diraih oleh Pemkab Manokwari Selatan, dan kategori penyaluran tercepat DAK fisik sekaligus atas rekomendasi diraih Pemkab Teluk Wondama.
Kategori pengelolaan Dana Desa terbaik diraih Pemkab Manokwari (juara I), Pemkab Manokwari Selatan (juara II), dan Pemkab Pegunungan Arfak (juara III). Kategori tercepat menyalurkan BLT Dana Desa 2023 diraih Pemkab Manokwari.
Kategori penyaluran Dana Desa non-BLT dan tambahan Dana Desa tercepat diraih Pemkab Manokwari Selatan, kategori pengajuan penyaluran Dana Desa tahap I tercepat diraih Pemkab Teluk Bintuni, dan kategori pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II tercepat diraih Pemkab Manokwari.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024