Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya, pada tahun 2024 ini menerapkan sekolah sepanjang hari (SSH) di tiga distrik yang tersebar di wilayah itu.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sorsel, Hengki Gogoba, di Teminabuan, Sabtu, mengatakan penetapan SSH itu setelah menerima hasil penelitian dari pihak Universitas Papua (Unipa).
"Penerapan SSH untuk tahun 2024 terdapat di Distrik Inanwatan, Distrik Saifi dan Kokoda," kata Hengki.
Ia melanjutkan, khusus untuk wilayah Imekko Disdik juga membangun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk memantau aktifitas para guru dan siswa di wilayah itu.
"Untuk tahun ini khusus wilayah Imekko dibangun UPTD tersebut berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Disdik dalam memantau dan mengawasi para guru dalam menjalankan tugasnya di wilayah sulit dijangkau," kata Hengki.
Ia mengatakan, dengan adanya UPTD di wilayah Imekko maka, para guru yang mengabdi di beberapa distrik tersebut tidak harus ke disdik mengurus dokumen atau pembayaran gaji dan tunjangan.
"Kita mau agar pelayanan di wilayah Imekko tidak terganggu khusus bidang pendidikan, sehingga penerapan SSH dapat berjalan secara baik,' tegas Hengki.
SSH sebelumnya, kata dia, telah diterapkan di Distrik Kokoda dan berdasarkan hasil evaluasi perlu dikembangkan di wilayah lain.
"Untuk Distrik Konda kini telah dilakukan peningkatan dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, dengan anggaran yang disiapkan oleh Pemkab senilai Rp 10 miliar," ungkap Hengki.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sorsel, Hengki Gogoba, di Teminabuan, Sabtu, mengatakan penetapan SSH itu setelah menerima hasil penelitian dari pihak Universitas Papua (Unipa).
"Penerapan SSH untuk tahun 2024 terdapat di Distrik Inanwatan, Distrik Saifi dan Kokoda," kata Hengki.
Ia melanjutkan, khusus untuk wilayah Imekko Disdik juga membangun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk memantau aktifitas para guru dan siswa di wilayah itu.
"Untuk tahun ini khusus wilayah Imekko dibangun UPTD tersebut berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Disdik dalam memantau dan mengawasi para guru dalam menjalankan tugasnya di wilayah sulit dijangkau," kata Hengki.
Ia mengatakan, dengan adanya UPTD di wilayah Imekko maka, para guru yang mengabdi di beberapa distrik tersebut tidak harus ke disdik mengurus dokumen atau pembayaran gaji dan tunjangan.
"Kita mau agar pelayanan di wilayah Imekko tidak terganggu khusus bidang pendidikan, sehingga penerapan SSH dapat berjalan secara baik,' tegas Hengki.
SSH sebelumnya, kata dia, telah diterapkan di Distrik Kokoda dan berdasarkan hasil evaluasi perlu dikembangkan di wilayah lain.
"Untuk Distrik Konda kini telah dilakukan peningkatan dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, dengan anggaran yang disiapkan oleh Pemkab senilai Rp 10 miliar," ungkap Hengki.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024