BP3OKP: Sekolah sepanjang hari di Sorsel modifikasi pendidikan konteks lokal Papua

Teminabuan (ANTARA) - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) perwakilan Papua Barat Daya, menilai sekolah sepanjang hari (SSH) yang diterapkan di Sorong Selatan (Sorsel) merupakan modifikasi pendidikan yang disesuaikan dengan konteks lokal Papua.

Anggota BP3OKP Papua Barat Daya, Otto Ihalauw, di Teminabuan, Selasa, mengatakan SSH merupakan modifikasi pendidikan berpola asrama.

“SSH ini sebenarnya modifikasi dari sebuah proses pendidikan yang dulu orang bilang pendidikan berpola asrama, sekarang sekolah sepanjang hari ini adalah salah satu modifikasi yang menyesuaikan dengan konteks lokal Papua,” kata Otto.

Ia mengatakan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 620.000 anak usia sekolah di tanah Papua tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, oleh sebab itu kehadiran SSH di Distrik Konda, Sorsel, bisa dijadikan contoh penerapan model pendidikan diseluruh tanah Papua.

“Data dari BPS sekitar 620.000 anak usia sekolah di tanah Papua tidak punya kesempatan menikmati pendidikan. Dengan SSH ini anak-anak yang tadinya putus sekolah dia sudah kembali dan ini tugas negara," ujar Otto.

SSH menerapkan pola asrama, dimana segala kebutuhan peserta didik disiapkan mulai dari pakaian, makanan, kebersihan, kesehatan dan pembentukan karakter, sehingga secara tidak langsung dinilai dapat membantu dalam pencegahan dan penanganan stunting.

“Kalau kita diskusi di tingkat nasional dibilang program-program yang memiliki kearifan lokal dan ini salah satunya, SSH di Konda itu mama-mama sendiri yang masak, ada kepiting, ada udang, papeda ada, kita buatkan kamar mandi, saluran air yang bagus, sebelum masuk sekolah mereka berdoa dulu jadi ada pembentukan karakter juga, kemudian belajar dan satu hari itu makan tiga kali. Jadi ada sasaran stunting juga di situ,” ucap Otto.

Hal itu merupakan hasil dari sinergi BP3OKP dan pakar pendidikan di Universitas Negeri Papua (UNIPA) serta pemerintah Sorsel, sehingga diharapkan tidak hanya menjadi instrumen namun wajib untuk dilaksanakan, sebab sudah masuk dalam rencana aksi secara nasional.

“Dan ini hasil kerja sama BP3OKP dengan teman-teman dari Universitas Negeri Papua, ada beberapa pakar pendidikan yang ikut terlibat dan terutama respon dukungan dana dari pemerintah Sorsel, secara nasional sudah masuk dalam rencana aksi dan seluruh tanah Papua akan menggunakan itu”. kata Otto.*