Sorong (ANTARA) - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat Daya mengemukakan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang telah berjalan di Kabupaten Sorong Selatan menjadi alternatif penting mengatasi angka putus sekolah di wilayah itu.
Anggota BP3OKP Papua Barat Daya Otto Ihalauw di Sorong, Jumat, mengatakan program SSH merupakan pola pendidikan yang tepat dan strategis untuk menjawab kondisi pendidikan di Papua Barat Daya, khususnya di daerah itu.
"Penerapan pola pendidikan ini tentunya untuk menjawab kebutuhan angka anak usia sekolah yang putus sekolah," katanya.
Dia mengatakan sumber anggaran penerapan program ini berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Karena anggaran Otsus untuk pendidikan cukup besar sehingga perlu dimanfaatkan secara baik dengan mencari model pendidikan yang tepat, guna mengoptimalkan kualitas pendidikan di wilayah itu.
"Pada penerapan SSH ini, bukan hanya makan tiga kali sehari, tetapi juga belajar sepanjang hari," kata dia.
Program SSH sudah masuk dalam rencana aksi percepatan pembangunan Papua. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merencanakan SSH yang adalah konsep untuk menjawab kebutuhan di Provinsi Papua Barat Daya.
Berkaitan dengan hal itu, ia meminta gubernur dan wakil gubernur terpilih mewajibkan seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya melaksanakan SSH sebagai upaya memutus mata rantai anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan selayaknya.
"Penerapan program ini, sudah dilaksanakan pada Oktober 2023. Kemudian, akan ditindaklanjuti dengan sebuah evaluasi secara holistik untuk melihat perkembangan dari penerapan program tersebut," ucap Otto.
Sebelumnya, Universitas Papua (Unipa) melakukan penelitian pada anak yang tidak bersekolah di Kabupaten Sorong Selatan dan hasilnya menunjukkan 6.877 anak dengan rincian tingkat SD 2.315 anak, SMP 3.322 anak, dan SMA/SMK 1.240 anak, sehingga ditotal dari penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Sorong Selatan 6.877 anak.
BP3OKP: Program SSH jadi alternatif atasi angka putus sekolah
Jumat, 17 Januari 2025 16:20 WIB

Anggota BP3OKP Papua Barat Daya Otto Ihalauw (ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu)