Seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dituntut dapat menyusun usulan kegiatan dan menghadirkan program yang bersumber dari pendapatan belanja negara (APBN).
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Senin mengatakan, pejabat daerah harus bisa melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat agar sumber pendanaan khususnya dana transfer dari pusat ke daerah bisa ditingkatkan.
"Kita berharap anggaran yang bersumber dari APBN seperti dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) maupun dana bagi hasil (DBH) bisa meningkat tahun depan," katanya.
Ia berharap, pejabat atau pimpinan OPD juga diharapkan bisa mendapatkan program pembangunan yang bersumber APBN murni yang didanai langsung oleh kementerian atau lembaga, dana hibah daerah maupun CSR dari pusat.
"Kalau bisa Pemkab Manokwari bisa mendapatkan jatah APBN untuk dilaksanakan tahun 2025. Tahun depan harus ada lagi program yang didatangkan dari pusat, kita targetkan satu tahun bisa dapat satu program dibiayai APBN," ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi Pemkab Manokwari saat ini adalah memiliki keterbatasan APBD. Bahkan pada tahun ini APBD Manokwari hanya sebesar Rp1,4 triliun. Dengan kondisi fiskal daerah yang kecil harus dapat dukungan dana dari pemerintah pusat.
Menurutnya, sebagai ibukota provinsi Papua Barat, Pemkab Manokwari berusaha membangun pemerintahan yang kuat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
Produktifitas kinerja birokrasi pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat harus memiliki kapasitas fiskal yang cukup.
"Kalau hanya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) tentu tidak akan cukup karena optimalisasi PAD kita juga terbatas," ujarnya.
Untuk meningkatkan kualitas pejabatnya, Hermus mengatakan pihaknya telah membekali pejabat untuk dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan program bersumber APBN.
“Kita hadirkan dua narasumber dari Kemendagri dan Kemen PUPR untuk memberikan materi dan strategi agar membantu pejabat membuat usulan program yang bisa masuk dalam perencanaan dan penganggaran secara nasional,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Senin mengatakan, pejabat daerah harus bisa melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat agar sumber pendanaan khususnya dana transfer dari pusat ke daerah bisa ditingkatkan.
"Kita berharap anggaran yang bersumber dari APBN seperti dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) maupun dana bagi hasil (DBH) bisa meningkat tahun depan," katanya.
Ia berharap, pejabat atau pimpinan OPD juga diharapkan bisa mendapatkan program pembangunan yang bersumber APBN murni yang didanai langsung oleh kementerian atau lembaga, dana hibah daerah maupun CSR dari pusat.
"Kalau bisa Pemkab Manokwari bisa mendapatkan jatah APBN untuk dilaksanakan tahun 2025. Tahun depan harus ada lagi program yang didatangkan dari pusat, kita targetkan satu tahun bisa dapat satu program dibiayai APBN," ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi Pemkab Manokwari saat ini adalah memiliki keterbatasan APBD. Bahkan pada tahun ini APBD Manokwari hanya sebesar Rp1,4 triliun. Dengan kondisi fiskal daerah yang kecil harus dapat dukungan dana dari pemerintah pusat.
Menurutnya, sebagai ibukota provinsi Papua Barat, Pemkab Manokwari berusaha membangun pemerintahan yang kuat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
Produktifitas kinerja birokrasi pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat harus memiliki kapasitas fiskal yang cukup.
"Kalau hanya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) tentu tidak akan cukup karena optimalisasi PAD kita juga terbatas," ujarnya.
Untuk meningkatkan kualitas pejabatnya, Hermus mengatakan pihaknya telah membekali pejabat untuk dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan program bersumber APBN.
“Kita hadirkan dua narasumber dari Kemendagri dan Kemen PUPR untuk memberikan materi dan strategi agar membantu pejabat membuat usulan program yang bisa masuk dalam perencanaan dan penganggaran secara nasional,” katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024