Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Papua Barat menyebut pelaksanaan pemungutan suara pemilu di tujuh unit pelaksana teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan pada 14 Februari 2024 berjalan lancar dan aman.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Papua Barat Dannie Firmansyah di Manokwari, Rabu, mengatakan UPT yang dimaksud meliputi Lapas Kelas IIB Manokwari, Lapas Kelas IIB Sorong, dan Lapas Kelas IIB Fakfak.
Kemudian, Lapas Kelas III Kaimana, Lapas Kelas III Teminabuan, Lapas Perempuan Kelas III Manokwari, dan Rutan Kelas IIB Teluk Bintuni.
"Alhamdulillah pemungutan suara di semua UPT terpantau lancar, aman, dan tertib. Kondisi lapas juga kondusif," kata Dannie.
Ia menjelaskan warga binaan dari tujuh lembaga pemasyarakatan yang menyalurkan hak suara mencapai 880 orang terdiri dari daftar pemilih tetap (DPT) 694 orang, dan daftar pemilih tambahan (DPTb) 186 orang.
Jumlah itu tersebar pada Lapas Kelas IIB Manokwari 319 orang, Lapas Kelas IIB Sorong 174 orang, Lapas Kelas IIB Fakfak 120 orang, Lapas Kelas III Kaimana 86 orang, Lapas Kelas III Teminabuan 70 orang, dan Lapas Perempuan Kelas III Manokwari 28 orang.
"Untuk warga binaan di Rutan Kelas IIB Teluk Bintuni yang mengikuti pemungutan suara 83 orang," jelas Dannie.
Sebelum hari pemungutan suara, kata dia, Kemenkumham bersama jajaran terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah daerah dan partai politik.
Pertemuan itu membahas hak warga binaan untuk berpartisipasi menyalurkan hak suara dalam Pemilu 2024 melalui perekaman kartu tanda penduduk elektronik, serta penyediaan tempat pemungutan suara khusus di lapas.
"Masing lapas dan rutan ada satu TPS kecuali Lapas Manokwari dua TPS," ujar Dannie.
Pelaksanaan pemungutan suara di Lapas Kelas IIB Manokwari, Papua Barat, Rabu. (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)
Dari laporan yang diterima, kata dia, pemungutan suara setiap lapas maupun rutan dimulai sekira pukul 08.30 WIT dan rata-rata warga binaan sangat antusias mengikuti pelaksanaan pemilu.
Kemenkumham telah berkoordinasi dengan TNI-Polri guna melakukan pengamanan saat proses pemungutan hingga penghitungan suara pada tujuh UPT pemasyarakatan.
"Hanya saja beberapa warga binaan tidak dapat menyalurkan suara karena terdaftar sebagai pemilih daerah lain," kata Dannie.
