Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mendorong peran masyarakat sipil guna penyelesaian konflik di Papua secara damai dalam rangka mendukung keamanan dan ketertiban nasional.
Konflik Papua, sebut dia, hingga saat ini masih berlangsung. Selain menimbulkan korban jiwa, juga mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua dan sekaligus berakibat pada terhambatnya aktivitas kehidupan masyarakat serta proses pembangunan.
Pemerintah Pusat lewat berbagai upaya telah dilaksanakan diantaranya pemberian otonomi khusus (Otsus) pada 2021.
"Banyak kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai kebudayaan lokal, penggalian sumber daya alam yang tidak seimbang, pendekatan keamanan yang masih dianggap dominan, rendahnya tingkat sosial dan kesenjangan antar kelompok masyarakat," beber dia.
Menurut dia, upaya penyelesaian konflik Papua secara damai harus terus didorong, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak, dengan mensinergikan secara optimal kekuatan sipil yang ada di Papua.
"Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian konflik secara damai adalah melalui penguatan peran masyarakat sipil," pinta dia.
Berkaitan dengan peran masyarakat sipil, Wantannas turun ke Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi termuda dan membangun dialog dengan pemerintah setempat pada Selasa (6/6) guna menggali informasi untuk mendapatkan data akurat terkait peran aktif masyarakat sipil dalam upaya penyelesaian konflik di Papua.
Dia menyebutkan, menindak lanjuti hal itu maka Wantannas akan mengadakan rapat koordinasi pada bulan Juli dengan menghadirkan orang lokal dari Papua termasuk Kementerian lembaga yang berkepentingan untuk membahas secara detail tentang persoalan di Papua dan akan menjadi rujukan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Pembantu Deputi Urusan Pertahanan Keamanan Setjen Wantannas Laksamana Pertama TNI F. Y. Nevy Dwi Soesanto di Sorong, Rabu, menjelaskan penguatan masyarakat sipil menjadi ujung tombak penyelesaian permasalahan di Papua.
Konflik Papua, sebut dia, hingga saat ini masih berlangsung. Selain menimbulkan korban jiwa, juga mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua dan sekaligus berakibat pada terhambatnya aktivitas kehidupan masyarakat serta proses pembangunan.
“Otsus diharapkan dapat memberikan tindakan yang pasti, untuk memenuhi hak-hak orang asli Papua dan melibatkan mereka secara aktif baik sebagai penerima manfaat dan pelaku perubahan sosial di Papua,” kata dia.
Namun dia mengakui bahwa periode pasca Otsus masih diwarnai dengan adanya keluhan-keluhan dan permasalahan yang terkait dengan rendahnya perwakilan orang asli Papua dalam pembangunan.
"Banyak kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai kebudayaan lokal, penggalian sumber daya alam yang tidak seimbang, pendekatan keamanan yang masih dianggap dominan, rendahnya tingkat sosial dan kesenjangan antar kelompok masyarakat," beber dia.
“Jadi kegiatan kami disini dalam waktu singkat akan mengumpulkan banyak data, nanti data tersebut akan kita olah dan pelajari di Jakarta," jelas dia.
Dia menyebutkan, menindak lanjuti hal itu maka Wantannas akan mengadakan rapat koordinasi pada bulan Juli dengan menghadirkan orang lokal dari Papua termasuk Kementerian lembaga yang berkepentingan untuk membahas secara detail tentang persoalan di Papua dan akan menjadi rujukan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023