Dengan pelantikan ini, susunan keanggotaan pansel di setiap provinsi terdiri dari tujuh orang.
"Kepada saudara-saudari anggota pansel DPRP harap untuk memahami seluruh mekanisme sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa
Dia meminta panitia seleksi anggota DPRP mampu meningkatkan akses pemenuhan Orang Asli Papua (OAP) di bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh undang-undang.
Ribka menjelaskan pengisian anggota DPRP yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua.
"Hal ini sekaligus sebagai bagian dari upaya melindungi dan meningkatkan harkat dan martabat OAP," ujar dia.
Ribka juga meminta semua pihak untuk memberikan atensi dan dukungan pada proses seleksi anggota DPRP yang akan diangkat melalui mekanisme pengangkatan.
Pansel provinsi diminta untuk mencermati beberapa hal penting dalam pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan. Salah satunya memastikan komposisi sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam kursi DPRP di masing-masing provinsi.
"Kepada saudara-saudari anggota pansel DPRP harap untuk memahami seluruh mekanisme sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa
Dia meminta panitia seleksi anggota DPRP mampu meningkatkan akses pemenuhan Orang Asli Papua (OAP) di bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh undang-undang.
Ribka menjelaskan pengisian anggota DPRP yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua.
"Hal ini sekaligus sebagai bagian dari upaya melindungi dan meningkatkan harkat dan martabat OAP," ujar dia.
Ribka juga meminta semua pihak untuk memberikan atensi dan dukungan pada proses seleksi anggota DPRP yang akan diangkat melalui mekanisme pengangkatan.
Pansel provinsi diminta untuk mencermati beberapa hal penting dalam pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan. Salah satunya memastikan komposisi sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam kursi DPRP di masing-masing provinsi.
Kemudian untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing pansel provinsi, Ribka meminta komitmen para penjabat gubernur di wilayah Papua untuk segera membentuk sekretariat pansel.
Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan-kegiatan pansel provinsi.
Wamendagri menekankan ekspektasi masyarakat terhadap hasil kinerja anggota pansel sangat besar sehingga sorotan masyarakat terhadap proses seleksi akan lebih besar.
Meski tidak mudah, tantangan ini perlu dijadikan motivasi untuk bekerja dengan baik guna memenuhi amanat UU Otsus Papua.
"Saya percaya bapak-ibu yang telah dipercaya oleh Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai anggota pansel (provinsi) akan bekerja secara profesional dan bebas dari konflik-konflik kepentingan di masyarakat," ujarnya.
Terakhir, Ribka menyampaikan selamat sekaligus harapan kepada para anggota pansel provinsi terpilih agar berkomitmen penuh dalam upaya membangun Tanah Papua.
"Harapan dan doa kami semua damai sejahtera melingkupi Tanah Papua dan masyarakatnya," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamendagri minta pansel DPRP tingkatkan akses OAP di pemerintahan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamendagri minta pansel DPRP tingkatkan akses OAP di pemerintahan
