Sorong (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni menyerahkan SK perhutanan sosial kepada 12 kelompok tani di Kota Sorong, Papua Barat Daya sebagai upaya pemerintah untuk memberikan ruang bagi masyarakat tani mendapatkan manfaat dari pengelolaan hutan di wilayah itu.
Menurut Menhut Raja, di Sorong, Jumat, menjelaskan melalui perhutanan sosial, masyarakat dapat memiliki akses untuk mengelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan.
"Jadi tujuan konservasi lingkungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena melalui perhutanan sosial, masyarakat dihormati haknya sebagai warga negara, karena dapat memanfaatkan kawasan hutan," kata Menhut Raja.
Total kawasan perhutanan sosial yang diberikan Kementerian Kehutanan melalui SK itu seluas 33 ribu hektare yang bisa dimanfaatkan masyarakat tani seluas-luasnya.
"Saya berharap hutan tidak hanya baik secara ekologis tapi bermanfaat secara ekonomis. Kami juga berharap nanti ada program-program pemberdayaan masyarakat," kata Menhut Raja.
Potensi hutan sangat besar dan ini menjadi aset penting yang nantinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Asetnya sudah ada, tinggal aksesnya yang mau ditanami. Bibit apa yang mau ditanami agar hutan menjadi bermanfaat," ujar Menhut.
Dia mengatakan, tujuan pemanfaatan hutan ini tidak lain adalah supaya tidak menjadi kesedihan bagi masyarakat tetapi menjadi dasar kesejahteraan masyarakat ketika hutan menjadi manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Sebelumnya, Menhut RI, Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya,, pada 21 November 2024 untuk melihat secara dekat Taman Wisata Alam (TWA) Km 16 sekaligus melakukan penanaman anggrek, serta melepaskan hewan satwa.
"Pada kesempatan itu, saya melepaskan berbagai jenis burung. Saya juga cukup kaget mendapatkan laporan bahwa ada sekitar 200 satwa setiap bulan berhasil digagalkan penyeludupan oleh BKSDA," kata Menhut.
Dia berkomitmen untuk membangun kolaborasi dan kerja sama dengan TNI/Polri untuk mengontrol dan menjaga satwa di Papua supaya tidak diganggu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu yang juga mewakili Pj Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan kerja perdana Menteri Kehutanan di Wilayah Papua terutama di Provinsi Papua Barat Daya.
"Kami berterima kasih kepada kunjungan pertama Bapak Menhut di Papua yang mulai di kepala burung. Kedua kami menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat juga," katanya.
Dia berharap pemerintah pusat untuk memberikan program pemberdayaan kepada masyarakat agar konsep perhutanan sosial tersebut bisa memberikan dampak positif demi kesejahteraan masyarakat.
"Seperti peningkatan dana alokasi umum sebagai indikator perhitungan tutupan hutan untuk dapat memperdayakan masyarakat dengan hasil hutan," ujar dia.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menhut serahkan SK perhutanan sosial untuk 12 Kelompok tani di Sorong
