Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari segera menyiapkan lahan untuk pembangunan alih trase atau perubahan jalur jalan dan jembatan menuju Bandara Rendani.
“Jalan dan jembatan akan dibangun oleh pemerintah pusat dengan APBN, namun kewajiban pemerintah daerah adalah menyiapkan lahan,” kata Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Selasa.
Tahun ini Pemkab Manokwari menyiapkan lahan dengan membayarkan ganti rugi kepada warga yang terdampak alih trase jalan dan jembatan menuju Bandara Rendani.
Diperkirakan Pemkab Manokwari membutuhkan anggaran lebih Rp60 miliar untuk membayar ganti rugi lahan warga terdampak alih trase atau pengalihan jalur jalan dan jembatan menuju Bandara Rendani.
Proses penyiapan ganti rugi sudah dilakukan sejak tahun lalu dimana Pemkab Manokwari telah menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) dan penilaian ganti rugi tanah kantor jasa penilai publik (KJPP).
“Untuk pembayaran ganti rugi kita lakukan dengan pengadaan langsung karena luas lahan kurang dari 5 hektare,” ujarnya.
Pembayaran ganti rugi harus segera dilakukan agar alih trase bisa segera dilakukan oleh pemerintah pusat.
Alih trase jalan dan jembatan merupakan salah satu program prioritas Pemkab Manokwari untuk mengembangkan Bandara Rendani agar lebih besar dan lebih kompetitif.
Ada beberapa program yang sudah dilakukan Kemenhub untuk pengembangan Bandara Rendani, dimana tahun 2023 Kemenhub sudah melakukan perpanjangan landasan pacu bandara.
Selain itu, Pemkab Manokwari dalam dua tahun terakhir juga terus melakukan pembebasan lahan di area bandara agar bisa dibangun terminal bandara yang baru oleh Kemenhub.
Namun untuk pembebasan lahan di dalam area bandara bukan dilakukan dengan pembayaran ganti rugi, melainkan dengan pembayaran santunan.
Pemkab Manokwari membayar santunan lantaran warga yang tinggal di dalam area bandara adalah masyarakat adat yang tinggal di atas tanah milik negara.
Terakhir Pemkab Manokwari membayar santunan sebesar Rp10 miliar kepada 24 kepala keluarga di dalam area bandara pada 30 Desember 2024. Dengan santunan tersebut warga harus meninggalkan tempat tinggal mereka.
Pihaknya juga terus membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan Terminal Bandara Rendani.
