Teminabuan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya, membantah dengan keras bahwa pelantikan 605 Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam) terkait dengan kepentingan politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) di wilayah tersebut.
Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat kampung (DPMK), Sorsel, Yohan Bodori, di Teminabuan, Senin, mengatakan pelantikan tersebut tidak ada tendensi politik.
"Jika pelantikan 605 Baperkam yang tersebar di 15 distrik disebut terdapat unsur politik karena maju sebagai calon bupati sesungguhnya itu sangat keliru," tegas Yohan.
Ia melanjutkan, pelantikan 605 Baperkam tersebut sudah dilakukan pemilihan sekitar satu tahun lalu, karena sejak pemilihan itu ada perselisihan pendapat sehingga pemerintah menunggu proses penyelesaiannya.
"Setelah semua proses tersebut dilakukan maka hari ini Pemkab Sorsel baru bisa melakukan pelantikan kepada 605 Baperkam," tegas Yohan.
Ia melanjutkan, amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah menegaskan bagian ini, sehingga apa yang dilakukan sudah sesuai prosedur.
" Bagi mereka yang berpikir bahwa pelantikan Baperkam ada kepentingan politik itu silakan, tetapi fakta sebenarnya tidak seperti itu," kata Yohan.
Ia mengatakan, tidak perlu harus mengadu domba atau mencampur adukan antara pelayanan pemerintah dan kepentingan politik, karena kepentingan pelayanan publik terus dilakukan.
"Undang-undang telah menjaminkan setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, dan tidak ada kaitannya dengan pelayanan pemerintahan," jelas Yohan.
Yohan mengatakan, pelantikan 605 anggota Baperkam di Sorsel kali ini tidak merugikan kandidat yang bertarung dalam konstelasi politik pada 27 November 2024 mendatang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab Sorsel: Pelantikan 605 Baperkam tidak ada kaitan dengan Pilkada
