Teminabuan (ANTARA) - Pemerintah Distrik Metemani, Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya mulai menyalurkan bantuan beras sebanyak 15 ton untuk ratusan keluarga penerima manfaat (KPM) yang bermukim pada enam kampung.
Kepala Distrik Metemani Robi Tinopi di Teminabuan, Jumat, mengatakan beras bantuan tersebut diangkut menggunakan Kapal Motor Sabuk Nusantara 56 dari Pelabuhan Teminabuan menuju Metemani untuk dibagikan kepada warga yang berhak.
"Beras bantuan ini diserahkan oleh pihak Bulog kepada kami selaku kepala distrik disertai dengan ongkos transportasi yang jumlahnya terbatas. Terpaksa kami harus mengeluarkan uang tambahan untuk membayar ongkos bongkar muat barang saat tiba di distrik," jelas Robi.
Menurut dia, seharusnya penyaluran beras bantuan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Bulog sampai ke ibu kota distrik, bahkan hingga ke kampung-kampung.
"Mereka serahkan saja bantuan itu kepada kepala distrik di Teminabuan, sehingga kami harus mencari jalan masing-masing untuk membawa beras bantuan ini sampai ke kampung-kampung," tutur Robi.
Distrik Metemani merupakan salah satu distrik terjauh di Kabupaten Sorsel, dimana untuk menjangkau wilayah itu hanya dengan menggunakan transportasi laut, lantaran akses darat belum terhubung.
Setiap KPM akan mendapatkan bantuan 10 kilogram beras per bulan, disalurkan untuk tiga bulan mulai Januari-Maret 2024.
"Jadi setiap penerima bantuan akan mendapatkan 30 kilogram beras. Daftar nama penerima bantuan sudah diberikan kepada kami oleh pihak transportir," jelas Robi.
Robi mengatakan pengangkutan beras bantuan tersebut harus menggunakan jasa Kapal Motor Sabuk Nusantara lantaran dari sisi biaya lebih murah dibanding jika menyewa perahu motor.
Waktu tempuh perjalanan kapal dari Teminabuan menuju Metemani sekitar 12 hingga 14 jam.
Robi mengharapkan dukungan penuh dari pihak Bulog maupun Pemkab Sorsel dalam hal penyediaan biaya transportasi maupun biaya sewa buruh yang akan mengangkut beras bantuan tersebut.
"Yang selalu menjadi kendala yaitu biaya transportasi dan ongkos buruh lokal. Diharapkan ada anggarannya yang jelas sehingga bantuan ini bisa tersalurkan sampai kepada penerima manfaat," ujarnya.
