Gubernur: Sorong dan Sorong Selatan jadi lokus ketahanan pangan

Sorong (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan menjadi lokus ketahanan pangan untuk menjawab kebutuhan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah itu.

"Fokus kita untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan," jelasnya di Sorong, Rabu.

Dia mengatakan, Program MBG ini akan terus berlangsung selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sehingga segala kebutuhan logistik untuk program strategis itu harus disiapkan di Papua Barat Daya tanpa harus mengambil dari luar daerah.

"Dari telur, daging, sayur, buah-buahan, dan beras harus disiapkan. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk mendukung program itu," ujarnya.

Baca Juga: Papua Barat Daya bentuk satgas optimalkan Program MBG

Para petani, sambungnya, akan diberdayakan untuk mengelola tanah dengan berbagai tanaman di dua lokasi yang telah ditentukan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mendukung dengan perbaikan irigasi dan lahan.

"Sementara benih dan pupuk akan langsung didistribusikan pemerintah pusat kepada para petani," katanya.

Berkaitan dengan itu, Gubernur Elisa memerintahkan kepala daerah di dua wilayah itu untuk segera menginventarisir seluruh kebutuhan berkaitan dengan pengembangan pertanian sehingga itu menjadi dasar dalam mengambil kebijakan lewat program kerja.

"Tujuan utama kita itu, kalau bisa seluruh kebutuhan untuk MBG ini disediakan oleh kita yang ada di Papua Barat Daya," harapnya.

Dia yakin bahwa ketika pertanian di dua wilayah tumbuh maka akan menjadi penyumbang pangan mulai dari sayur, buah-buahan hingga beras ke daerah sekitar di wilayah Papua Barat Daya.

Dia juga memerintahkan seluruh kepala daerah di enam kabupaten kota untuk menyiapkan jumlah data anak-anak yang menerima Program MBG, sehingga nantinya bisa dilihat berapa besar kebutuhan yang perlu disiapkan.

Bertepatan dengan kondisi anggaran dampak dari efisiensi anggaran yang telah dilakukan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan merealisasikan pengembangan pertanian itu berjalan seiring dengan ketersediaan anggaran yang cukup memadai.

"Kita bicara ini bukan untuk saat ini, karena berat rasanya berkaitan dengan efisiensi, ini kita bicara untuk lima tahun perjalanan kita bersama," katanya.

Kendatipun demikian, dia tetap mengharapkan kerja nyata dari setiap kepala daerah untuk menyiapkan data tentang kebutuhan terkait dengan pengembangan ketahanan pangan di dua wilayah itu.

Baca Juga: Papua Barat siapkan regulasi kompensasi 10 persen hasil produksi migas