Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengajak masyarakat Suku Besar Arfak ikut berpartisipasi menyukseskan program percepatan pembangunan daerah hingga masa mendatang.
"Pemerintah daerah berharap masyarakat Suku Besar Arfak terus memberikan dukungan," kata Paulus Waterpauw saat membuka musyawarah adat ke-IV Suku Besar Arfak di Kabupaten Manokwari Selatan, Rabu.
Saat ini, kata dia, pemerintah daerah berupaya meningkatkan daya saing investasi Papua Barat setelah adanya pemekaran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya.
Oleh sebabnya, forum musyawarah adat Suku Besar Arfak ke-IV diharapkan dapat merumuskan ide dan gagasan yang turut berkontribusi menyelesaikan permasalahan sosial.
"Masalah yang perlu kolaborasi bersama adalah mengatasi stunting, perekaman KTP elektronik, dan penyampaian aspirasi yang berakhir dengan pemalangan fasilitas publik," ujar Paulus Waterpauw.
Menurut dia pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat adat menyampaikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, sehingga perumusan kebijakan tidak mengabaikan eksistensi masyarakat adat Papua.
Untuk itu, seluruh ide dan gagasan dalam musyawarah adat nantinya diakomodasi oleh Kepala Suku Besar Arfak Dominggu Mandacan yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah.
"Kiranya masyarakat adat bisa beri masukan bagi pemerintah baik provinsi maupun kabupaten," jelas Waterpauw.
Dalam waktu dekat, kata dia, Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) akan berkantor di Jayapura, Provinsi Papua.
Kehadiran Wakil Presiden bermaksud memantau langsung pelaksanaan program percepatan pembangunan di seluruh Tanah Papua, dan masyarakat adat berkesempatan menyalurkan aspirasi secara langsung.
"Setelah musyawarah ini, apa-apa yang menjadi pemikiran positif demi kelancaran pembangunan silahkan menyampaikan ke BP3OKP," kata Paulus Waterpauw.
Gubernur menuturkan bahwa Suku Besar Arfak merupakan bagian dari 255 suku asli di Tanah Papua yang tersebar pada beberapa kabupaten seperti Pegunungan Arfak, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Tambrauw.
Pemerintah daerah mengapresiasi penyelenggaraan musyawarah adat sebagai wadah rekonsiliasi sekaligus interaksi sosial guna mempertahankan adat dan budaya sebagai jati diri bangsa.
"Musyawarah adat merupakan forum kedaulatan tertinggi masyarakat adat di seluruh Tanah Papua," kata Paulus Waterpauw.
Gubernur ajak Suku Besar Arfak sukseskan program pembangunan daerah
Rabu, 23 Agustus 2023 21:32 WIB