BKKBN fokuskan intervensi stunting pada dua kabupaten di Papua Barat

Manokwari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua Barat memfokuskan program intervensi masalah gagal tumbuh atau stunting pada dua kabupaten di provinsi itu yaitu Pegunungan Arfak dan Manokwari.

Kepala BKKBN Papua Barat Philmona Maria Yarollo di Manokwari, Kamis, mengatakan, prevalensi stunting dua kabupaten itu sangat tinggi, sehingga butuh konsentrasi program penanganan yang lebih maksimal.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting Pegunungan Arfak sebesar 51,5 persen dan Manokwari 36,6 persen.

"Setelah dari Manokwari kita fokus ke Pegunungan Arfak," kata Philmona.

Ia menjelaskan, program intervensi yang nantinya dilaksanakan adalah membangun dapur sehat untuk memudahkan pemberian makanan tambahan bagi ibu dan anak.

Hal itu nantinya dievaluasi guna mengetahui dampak pelaksanaan program dalam upaya penurunan stunting.

Selain itu, BKKBN melalui Tim Pendamping Keluarga terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB terus mengedukasi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala di Posyandu.

Tim juga tetap memantau perkembangan kesehatan pada balita berisiko stunting setelah diberikan makanan tambahan yang bergizi.

"Program intervensi yang kami lakukan itu selalu dievaluasi setiap bulan," kata Philmona menjelaskan.

BKKBN, kata dia, telah membentuk satu kampung binaan di Manokwari, yakni Mansinam, sehingga program intervensi penurunan stunting tepat sasaran.

Ke depannya, BKKBN akan menambah jumlah kampung binaan di Pegunungan Arfak namun terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat.

"Kita berharap masing-masing OPD pemerintah daerah mempunyai kampung binaan stunting," ujarnya.

Menurut dia, kampanye percepatan penurunan stunting yang diselenggarakan di Kabupaten Manokwari merupakan langkah strategis mewujudkan penurunan jumlah kasus stunting.

Upaya tersebut harus diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten di Papua Barat, sehingga penurunan prevalensi stunting terlaksana dengan maksimal.

"Kami berharap kabupaten lainnya bisa melakukan kampanye percepatan," ujar Philmona.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, menegaskan semua elemen baik pemerintah provinsi maupun kabupaten harus bersinergi agar program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting berjalan dengan baik.

Hal ini berkaitan dengan angka prevalensi balita stunting pada 2022 mengalami peningkatan 3,8 poin menjadi 30 persen dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, kata dia, Papua Barat dikategorikan sebagai provinsi dengan kemiskinan ekstrem tertinggi bersama empat provinsi lainnya di Indonesia.

"Program percepatan ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, tapi butuh dukungan masyarakat," kata Waterpauw.

Ia menerangkan kemiskinan ekstrem memberikan kontribusi terhadap masalah gagal tumbuh pada balita yang merupakan generasi emas penerus bangsa.

Oleh sebabnya, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki asupan gizi bagi ibu hamil dan balita beresiko stunting melalui pemberian makanan tambahan.

Pemerintah daerah juga siap memberdayakan peran Posyandu sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.