Manokwari (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat melakukan intervensi penanganan gagal tumbuh pada anak di 7 Kabupaten, sebagai upaya penurunan prevalensi stunting yang masih tinggi di wilayah tersebut.
Kepala dinas Kesehatan Papua Barat Otto Parorongan di Manokwari, Senin mengatakan terdapat empat program yang akan dilaksanakan di Papua Barat sebagai upaya penurunan angka Stunting, selain layanan utama dasar yang sudah dilakukan.
"Tahun ini, kita mendorong agar dilakukan pengadaan Amtropometri kit (alat timbang lengkap) berstandar di Posyandu sesuai anjuran Kementrian kesehatan. Selama ini terjadi perbedaan pengukuran anak sehingga kita samakan," kata dia.
Selain itu, beberapa program lain yakni peningkatan Kader Posyandu, Pertemuan rutin evaluasi stunting di kabupaten minimal 3 bulan sekali untuk intervensi spesifik, dan menjalin kerjasama dengan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Kementrian Agama terkait kesehatan reproduksi bagi ibu muda.
"Dengan intervensi spesifik di tingkat Kabupaten diharapkan penanganan Stunting bisa menjadi fokus daerah, serta kerjasama dengan pihak lain terkait dengan pernikahan usia dini yang perlu mendapatkan sosialisasi kesehatan reproduksi," lanjut Otto.
Dinkes provinsi juga meminta pada 7 Kabupaten di Papua Barat menyediakan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan imunisasi rutin wajib.
"Dengan mendorong anak-anak menerima imunisasi dasar lengkap, bisa mengurangi resiko Stunting, sehingga perlu bantuan APBD untuk petugas melakukan jemput bola dalam pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di wilayahnya masing-masing," tandas dia.
Dari data Kementrian kesehatan, Saat ini prevalensi stunting di Papua Barat mengalami kenaikan 3,8 persen di tahun 2022 menjadi 30 persen dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 26,2 persen.
