Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pilkada 2024 hingga 85 persen sebagai bentuk partisipasi menyukseskan program pembangunan.
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere di Manokwari, Sabtu mengatakan masyarakat yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) berkewajiban menyalurkan hak suara.
"Wajib datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024 untuk menyalurkan hak suara," kata Ali Baham saat upacara memperingati HUT Ke-25 Provinsi Papua Barat.
Ia menjelaskan bahwa calon pemimpin negara maupun daerah di Indonesia dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan bertanggung jawab.
Pemerintah menjamin kebebasan bagi seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menentukan calon pemimpin daerah sesuai hati nurani tanpa ada intervensi dari kelompok manapun.
"Gunakanlah akal sehat supaya bisa memilih calon pemimpin daerah yang sesuai dengan hati nurani masing-masing," ujar Ali Baham.
Ia menyebut pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat, dan Kepolisian Daerah Papua Barat guna meminimalisir potensi pelanggaran pilkada.
Optimalisasi pengawasan tersebut memerlukan dukungan seluruh komponen termasuk para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda agar tidak terjadi tindakan pemaksaan.
"Usia Provinsi Papua Barat sudah masuk 25 tahun, maka semua masyarakat harus dewasa menyikapi pilkada ini. Jangan ada bentuk pemaksaan," tegas gubernur.
Penjabat gubernur meyakini bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 di tujuh kabupaten se-Papua Barat berjalan tanpa ada hambatan, seiring dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara masif.
Pemerintah daerah juga telah menandatangani komitmen bersama para calon kepala daerah dan partai politik pengusung untuk menjamin situasi kamtibmas yang kondusif hingga hari pemungutan suara.
"Saya juga berharap visi misi dari para calon kepala daerah sinkron dengan visi Papua 20 tahun mendatang dan visi Indonesia emas," ucap Ali Baham.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere di Manokwari, Sabtu mengatakan masyarakat yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) berkewajiban menyalurkan hak suara.
"Wajib datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024 untuk menyalurkan hak suara," kata Ali Baham saat upacara memperingati HUT Ke-25 Provinsi Papua Barat.
Ia menjelaskan bahwa calon pemimpin negara maupun daerah di Indonesia dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan bertanggung jawab.
Pemerintah menjamin kebebasan bagi seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menentukan calon pemimpin daerah sesuai hati nurani tanpa ada intervensi dari kelompok manapun.
"Gunakanlah akal sehat supaya bisa memilih calon pemimpin daerah yang sesuai dengan hati nurani masing-masing," ujar Ali Baham.
Ia menyebut pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat, dan Kepolisian Daerah Papua Barat guna meminimalisir potensi pelanggaran pilkada.
Optimalisasi pengawasan tersebut memerlukan dukungan seluruh komponen termasuk para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda agar tidak terjadi tindakan pemaksaan.
"Usia Provinsi Papua Barat sudah masuk 25 tahun, maka semua masyarakat harus dewasa menyikapi pilkada ini. Jangan ada bentuk pemaksaan," tegas gubernur.
Penjabat gubernur meyakini bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 di tujuh kabupaten se-Papua Barat berjalan tanpa ada hambatan, seiring dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara masif.
Pemerintah daerah juga telah menandatangani komitmen bersama para calon kepala daerah dan partai politik pengusung untuk menjamin situasi kamtibmas yang kondusif hingga hari pemungutan suara.
"Saya juga berharap visi misi dari para calon kepala daerah sinkron dengan visi Papua 20 tahun mendatang dan visi Indonesia emas," ucap Ali Baham.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024