Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Papua Barat melakukan evaluasi percepatan penurunan stunting dan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di dua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Evaluasi tersebut dilakukan dalam forum pra rapat kerja daerah (rakerda) BKKBN untuk kabupaten/kota se Papua Barat dan Papua Barat Daya yang diselenggarakan di Manokwari, Selasa.
"Pra Rakerda bersifat internal untuk mengevaluasi dan menyusun program strategis dalam kerangka Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting sebelum kita selenggarakan Rakerda BKKBN Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2024 pada Rabu (22/5)," kata Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarollo.
Ia mengatakan melalui pra rakerda tersebut, pihaknya ingin mendengar langsung dari pengelola program terkait pencapaian Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting dari tingkat kabupaten/kota sepanjang tahun 2023 hingga April 2024.
Menurutnya, dengan evaluasi tersebut maka pihaknya bisa mengetahui permasalahan atau kendala yang terjadi di kabupaten/kota. Dengan begitu, selanjutnya bisa disusun rencana aksi strategis untuk tahun 2024.
Ia menambahkan BKKBN merupakan salah satu institusi yang mempunyai data keluarga berisiko stunting (KRS).
Melalui evaluasi yang dilakukan, data KRS harus harus dapat digunakan untuk intervensi pelaksanaan program baik program percepatan penurunan stunting, bangga kencana dan kemiskinan ekstrem.
Melalui pra rakerda tersebut, diharapkan ada informasi lapangan dari masing-masing kabupaten, sehingga pihaknya bisa menghasilkan rencana aksi yang konkret dan dapat dilaksanakan 2024.
"Data KRS kita adalah data rinci by name by address, sehingga harapan dapat digunakan semua mitra kerja, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di kabupaten/kota untuk merencanakan intervensi pelaksanaan program," katanya.
Ia mengatakan pada tahun 2023 dari total 70.161 keluarga di Provinsi Papua Barat, sebanyak 34,08 persen atau 23.910 keluarga merupakan KRS.
Sedangkan di Provinsi Papua Barat Daya, dari total 95,409 keluarga yang ada, sebanyak 29,54 persen atau 28.185 keluar merupakan KRS.
Ia menambahkan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Papua Barat pada 2023 sebesar 24,8 persen. Jumlah itu menurun 5,2 persen dibanding tahun 2022 sebesar 30 persen. Prevalensi stunting Papua Barat Daya tahun 2023 justru naik 1 persen menjadi 31 persen dari tahun 2022 yang berjumlah 30 persen.
Sedangkan dana alokasi khusus (DAK) fisik subbidang KB tahun 2023 pada 13 kabupaten/kota di dua provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, dari pagu Rp9,857 miliar berhasil terealisasi Rp9,081 miliar atau 97,52 persen.
Sementara DAK non fisik (BOKB) tahun 2023, dari pagu Rp45,617 miliar berhasil terealisasi 95,1 persen atau Rp43,392 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Evaluasi tersebut dilakukan dalam forum pra rapat kerja daerah (rakerda) BKKBN untuk kabupaten/kota se Papua Barat dan Papua Barat Daya yang diselenggarakan di Manokwari, Selasa.
"Pra Rakerda bersifat internal untuk mengevaluasi dan menyusun program strategis dalam kerangka Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting sebelum kita selenggarakan Rakerda BKKBN Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2024 pada Rabu (22/5)," kata Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarollo.
Ia mengatakan melalui pra rakerda tersebut, pihaknya ingin mendengar langsung dari pengelola program terkait pencapaian Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting dari tingkat kabupaten/kota sepanjang tahun 2023 hingga April 2024.
Menurutnya, dengan evaluasi tersebut maka pihaknya bisa mengetahui permasalahan atau kendala yang terjadi di kabupaten/kota. Dengan begitu, selanjutnya bisa disusun rencana aksi strategis untuk tahun 2024.
Ia menambahkan BKKBN merupakan salah satu institusi yang mempunyai data keluarga berisiko stunting (KRS).
Melalui evaluasi yang dilakukan, data KRS harus harus dapat digunakan untuk intervensi pelaksanaan program baik program percepatan penurunan stunting, bangga kencana dan kemiskinan ekstrem.
Melalui pra rakerda tersebut, diharapkan ada informasi lapangan dari masing-masing kabupaten, sehingga pihaknya bisa menghasilkan rencana aksi yang konkret dan dapat dilaksanakan 2024.
"Data KRS kita adalah data rinci by name by address, sehingga harapan dapat digunakan semua mitra kerja, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di kabupaten/kota untuk merencanakan intervensi pelaksanaan program," katanya.
Ia mengatakan pada tahun 2023 dari total 70.161 keluarga di Provinsi Papua Barat, sebanyak 34,08 persen atau 23.910 keluarga merupakan KRS.
Sedangkan di Provinsi Papua Barat Daya, dari total 95,409 keluarga yang ada, sebanyak 29,54 persen atau 28.185 keluar merupakan KRS.
Ia menambahkan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Papua Barat pada 2023 sebesar 24,8 persen. Jumlah itu menurun 5,2 persen dibanding tahun 2022 sebesar 30 persen. Prevalensi stunting Papua Barat Daya tahun 2023 justru naik 1 persen menjadi 31 persen dari tahun 2022 yang berjumlah 30 persen.
Sedangkan dana alokasi khusus (DAK) fisik subbidang KB tahun 2023 pada 13 kabupaten/kota di dua provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, dari pagu Rp9,857 miliar berhasil terealisasi Rp9,081 miliar atau 97,52 persen.
Sementara DAK non fisik (BOKB) tahun 2023, dari pagu Rp45,617 miliar berhasil terealisasi 95,1 persen atau Rp43,392 miliar.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024