BKKBN Papua Barat: Pagu DAK fisik subbidang KB capai Rp9,29 miliar

Manokwari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyebut total pagu dana alokasi khusus (DAK) fisik subbidang keluarga berencana (KB) tahun 2024 mencapai Rp9,292 miliar.

"Tahun ini alokasi DAK subbidang KB untuk dua provinsi sebanyak Rp9,292 miliar," kata Kepala BKKBN Papua Barat Philmona Maria Yarollo di Manokwari, Senin.

Dia merinci DAK fisik subbidang KB yang dialokasikan ke wilayah Papua Barat meliputi Kabupaten Manokwari Rp1,329 miliar, Teluk Wondama Rp1,329 miliar, Pegunungan Arfak Rp473 juta, dan Manokwari Selatan Rp299 juta.

Kemudian, wilayah Papua Barat Daya terdiri dari Kabupaten Sorong Selatan Rp2,139 miliar, Kabupaten Sorong Rp1,934 miliar, Kabupaten Tambrauw Rp1,396 miliar, Kota Sorong Rp685 juta, dan Kabupaten Raja Ampat Rp304 juta.

"Ada sembilan pemerintah kabupaten/kota yang menerima alokasi DAK fisik tahun 2024," ucap dia.

BKKBN, kata dia, rutin berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna menjaga kualitas penyerapan DAK fisik subbidang KB secara konsisten setiap triwulan. 

Hal itu bermaksud agar pemanfaatan terhadap pembangunan sarana prasarana pendukung program KB di Papua Barat maupun Papua Barat Daya terlaksana dengan baik.

"Supaya tidak menumpuk di akhir tahun, maka perlu menjaga konsistensi penyerapan," ujarnya.

Tahun 2023, kata Philmona, realisasi penyerapan DAK fisik subbidang KB di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp9,081 miliar atau 97,52 persen dari total pagu sebanyak Rp9,857 miliar.

Realisasi itu tersebar pada lima kabupaten di Papua Barat yaitu Manokwari Rp1,773 miliar (99,97 persen), Manokwari Selatan Rp812 juta (99,92 persen), Fakfak Rp705 juta (92,13 persen), Teluk Wondama Rp679 juta (84,81 persen), dan Kaimana Rp319 juta (99,02 persen).

Kemudian, enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya meliputi Kabupaten Sorong Rp1 miliar lebih (100 persen), Sorong Selatan Rp846 juta lebih (100 persen), Maybrat Rp799 juta (99,59 persen), Kota Sorong Rp740 juta (96,66 persen), Maybrat Rp616 juta (86,03 persen), dan Raja Ampat Rp350 juta (48,66 persen).