Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyebut cakupan penggunaan alat kontrasepsi modern di Kabupaten Teluk Wondama pada 2023 mencapai 48,5 persen.
Hal itu dikatakan Sekretaris BKKBN Papua Barat Yahya R Rumbino saat kegiatan intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di Wasior, Teluk Wondama, Rabu.
"Cakupan kontrasepsi modern tahun 2023 melebih target yang 37,50 persen," katanya.
Meski demikian, menurut Rumbino, penerapan program KB di Tanah Papua secara keseluruhan masih dihadapkan pada berbagai kendala yang membuat cakupan kepesertaan KB relatif masih rendah.
Kendala yang dimaksud meliputi adanya anggapan bahwa KB untuk membatasi keturunan orang asli Papua, wilayah Papua masih kosong, dan penggunaan KB bertentangan dengan ajaran agama.
"Program KB bukan melarang orang untuk punya anak, tetapi merencanakan kehamilan yang sehat," ujar Rumbino.
Dia menjelaskan bahwa BKKBN akan menerapkan strategi baru yang dinilai lebih efektif yaitu penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi (KBKR) berbasis kewilayahan.
Strategi itu difokuskan pada wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, wilayah transmigrasi, dan kawasan miskin perkotaan untuk mengoptimalkan akses penyelenggaraan KB.
"BKKBN juga akan perkuat peran mitra-mitra setiap kabupaten/kota seperti IBI (Ikatan Bidan Indonesia), PKK, TNI-Polri termasuk lembaga agama," jelas dia.
Secara keseluruhan, kata dia, cakupan penggunaan alat kontrasepsi modern di Provinsi Barat tahun 2023 baru mencapai 31,0 persen atau masih lebih rendah dari capaian provinsi lainnya di Indonesia.
Sementara kebutuhan KB yang belum terpenuhi di Papua Barat mencapai 29,20 persen atau sedikit lebih rendah dari target tahun 2023 yakni 29,76 persen, sehingga mengakibatkan terjadi kehamilan tidak diinginkan.
"Kehamilan tidak diinginkan itu artinya mereka peserta KB tapi mungkin kontrasepsi tidak tersedia atau lalai," ujar Rumbino.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Teluk Wondama Yohana Wainira mengajak organisasi wanita turut menyukseskan program KB.
“KB bukan hanya urusan BKKBN, bukan urusan dinas saja tapi urusan kita semua, terlebih organisasi perempuan," kata Yohana Wainira.
Terkait kepesertaan KB di Teluk Wondama, Yohana mengklaim jumlah akseptor KB terus meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengatur jarak kelahiran.
Alat kontrasepsi yang selama ini paling digemari adalah pil dan suntik karena dianggap oleh masyarakat Teluk Wondama lebih mudah serta praktis. Namun, dalam beberapa waktu terakhir penggunaan kontrasepsi modern terutama implan meningkat.
“Sekarang implan ini mulai banyak digunakan. Karena menggunakan implan sebenarnya tidak sulit dan tidak berpengaruh kepada kesehatan. Implan bisa bertahan sampai tiga tahun jadi lebih aman," sebut Yohana.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Hal itu dikatakan Sekretaris BKKBN Papua Barat Yahya R Rumbino saat kegiatan intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di Wasior, Teluk Wondama, Rabu.
"Cakupan kontrasepsi modern tahun 2023 melebih target yang 37,50 persen," katanya.
Meski demikian, menurut Rumbino, penerapan program KB di Tanah Papua secara keseluruhan masih dihadapkan pada berbagai kendala yang membuat cakupan kepesertaan KB relatif masih rendah.
Kendala yang dimaksud meliputi adanya anggapan bahwa KB untuk membatasi keturunan orang asli Papua, wilayah Papua masih kosong, dan penggunaan KB bertentangan dengan ajaran agama.
"Program KB bukan melarang orang untuk punya anak, tetapi merencanakan kehamilan yang sehat," ujar Rumbino.
Dia menjelaskan bahwa BKKBN akan menerapkan strategi baru yang dinilai lebih efektif yaitu penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi (KBKR) berbasis kewilayahan.
Strategi itu difokuskan pada wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, wilayah transmigrasi, dan kawasan miskin perkotaan untuk mengoptimalkan akses penyelenggaraan KB.
"BKKBN juga akan perkuat peran mitra-mitra setiap kabupaten/kota seperti IBI (Ikatan Bidan Indonesia), PKK, TNI-Polri termasuk lembaga agama," jelas dia.
Secara keseluruhan, kata dia, cakupan penggunaan alat kontrasepsi modern di Provinsi Barat tahun 2023 baru mencapai 31,0 persen atau masih lebih rendah dari capaian provinsi lainnya di Indonesia.
Sementara kebutuhan KB yang belum terpenuhi di Papua Barat mencapai 29,20 persen atau sedikit lebih rendah dari target tahun 2023 yakni 29,76 persen, sehingga mengakibatkan terjadi kehamilan tidak diinginkan.
"Kehamilan tidak diinginkan itu artinya mereka peserta KB tapi mungkin kontrasepsi tidak tersedia atau lalai," ujar Rumbino.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Teluk Wondama Yohana Wainira mengajak organisasi wanita turut menyukseskan program KB.
“KB bukan hanya urusan BKKBN, bukan urusan dinas saja tapi urusan kita semua, terlebih organisasi perempuan," kata Yohana Wainira.
Terkait kepesertaan KB di Teluk Wondama, Yohana mengklaim jumlah akseptor KB terus meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengatur jarak kelahiran.
Alat kontrasepsi yang selama ini paling digemari adalah pil dan suntik karena dianggap oleh masyarakat Teluk Wondama lebih mudah serta praktis. Namun, dalam beberapa waktu terakhir penggunaan kontrasepsi modern terutama implan meningkat.
“Sekarang implan ini mulai banyak digunakan. Karena menggunakan implan sebenarnya tidak sulit dan tidak berpengaruh kepada kesehatan. Implan bisa bertahan sampai tiga tahun jadi lebih aman," sebut Yohana.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024