Pemerintah Provinsi Papua Barat menganggarkan dana hibah pengamanan penyelenggaraan Pilkada 2024 sebanyak Rp40 miliar yang dialokasikan untuk Kepolisian Daerah Papua Barat dan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari.
"Dari dana tersebut, Polda mendapatkan Rp25 miliar dan Kodam Kasuari Rp15 miliar," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Papua Barat Muhammad Thamrin Payapo di Manokwari, Sabtu.
Dia menjelaskan bahwa Pemprov Papua Barat telah melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pilkada 2024 dengan Kodam XVIII/Kasuari.
Penandatanganan naskah serupa juga akan dilanjutkan dengan Polda Papua Barat sehingga dana hibah bisa segera dicairkan untuk mengoptimalkan kegiatan pengamanan pilkada serentak pada tujuh kabupaten.
"Kodam sudah tanda tangan NPHD, tinggal polda. Kami masih menyesuaikan waktu dengan Pak Kapolda," ucap Thamrin.
Menurut dia, tensi politik dalam pelaksanaan pilkada perlu diantisipasi sedini mungkin oleh aparat TNI dan Polri supaya stabilitas keamanan seluruh daerah di Papua Barat tetap kondusif.
Langkah yang harus dilakukan, antara lain melakukan pemetaan potensi gangguan kamtibmas, seperti penyebaran isu hoaks melalui media sosial, isu politik identitas, dan pengerahan massa saat hari pencoblosan.
"Pengamanan dilakukan seiring dimulainya tahapan Pilkada 2024, terutama saat kampanye, distribusi logistik, dan pemungutan suara," ucap Thamrin.
Selain itu, Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten terus mengoptimalkan edukasi pilkada damai bagi seluruh komponen masyarakat dengan menggandeng tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.
Keterlibatan peran para tokoh berdampak positif terhadap upaya mewujudkan Pilkada 2024 di Papua Barat yang berkualitas untuk menghasilkan kepala daerah lima tahun mendatang.
"Jumat (5/4) kemarin kami juga sudah tanda tangan pencairan hibah pengawasan pilkada untuk Bawaslu Papua Barat," ucap Thamrin.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Dari dana tersebut, Polda mendapatkan Rp25 miliar dan Kodam Kasuari Rp15 miliar," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Papua Barat Muhammad Thamrin Payapo di Manokwari, Sabtu.
Dia menjelaskan bahwa Pemprov Papua Barat telah melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pilkada 2024 dengan Kodam XVIII/Kasuari.
Penandatanganan naskah serupa juga akan dilanjutkan dengan Polda Papua Barat sehingga dana hibah bisa segera dicairkan untuk mengoptimalkan kegiatan pengamanan pilkada serentak pada tujuh kabupaten.
"Kodam sudah tanda tangan NPHD, tinggal polda. Kami masih menyesuaikan waktu dengan Pak Kapolda," ucap Thamrin.
Menurut dia, tensi politik dalam pelaksanaan pilkada perlu diantisipasi sedini mungkin oleh aparat TNI dan Polri supaya stabilitas keamanan seluruh daerah di Papua Barat tetap kondusif.
Langkah yang harus dilakukan, antara lain melakukan pemetaan potensi gangguan kamtibmas, seperti penyebaran isu hoaks melalui media sosial, isu politik identitas, dan pengerahan massa saat hari pencoblosan.
"Pengamanan dilakukan seiring dimulainya tahapan Pilkada 2024, terutama saat kampanye, distribusi logistik, dan pemungutan suara," ucap Thamrin.
Selain itu, Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten terus mengoptimalkan edukasi pilkada damai bagi seluruh komponen masyarakat dengan menggandeng tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.
Keterlibatan peran para tokoh berdampak positif terhadap upaya mewujudkan Pilkada 2024 di Papua Barat yang berkualitas untuk menghasilkan kepala daerah lima tahun mendatang.
"Jumat (5/4) kemarin kami juga sudah tanda tangan pencairan hibah pengawasan pilkada untuk Bawaslu Papua Barat," ucap Thamrin.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024