Manokwari (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat melakukan evaluasi terkait perencanaan dan penganggaran Pemprov Papua Barat beserta tujuh kabupaten di bawahnya.
Plt Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Eko Hery Winarno di Manokwari, Jumat, mengatakan evaluasi bertujuan memastikan program kegiatan serta alokasi anggaran pemerintah daerah sudah disusun secara efisien dan efektif sehingga dapat memberikan manfaat besar kepada masyarakat.
“Itu yang nanti kita potret, semoga semua berjalan baik artinya tidak ada inefektivitas anggaran atau tidak ada inefisiensi anggaran,” kata Eko usai entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat.
Ia mengatakan, apabila dalam evaluasi ada potensi penggunaan anggaran yang tidak efektif atau efisien, maka pihaknya memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
Program pemda yang tidak begitu berpengaruh atau berdampak langsung pada kehidupan masyarakat akan direkomendasikan untuk diperbaiki atau bahkan diganti dengan program lain.
Setelah BPKP memberikan rekomendasi maka pemda wajib menindak lanjuti rekomendasi tersebut.
BPKP selaku auditor Presiden hanya bersifat memberikan rekomendasi strategis dan mendorong agar pemda melaksanakan tindak lanjutnya.
“Bahwa kemudian tindak lanjutnya dilaksanakan atau tidak, itu tergantung dari pemerintah daerah,” katanya.
Ia mengatakan, pembahasan dengan kepala daerah atau entry meeting tersebut dirasa penting karena akan ada pergantian kepala daerah.
Dengan evaluasi tersebut diharapkan kepala daerah terpilih baik gubernur maupun bupati menjalankan RPJMD yang di dalamnya sudah tidak memiliki potensi inefektivitas dan inefisiensi anggaran.
Jika ditemukan anggaran tidak efektif dan efisien dalam RPJMD maka pihaknya memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan penyusunan RPJMD bagi kepala daerah yang baru.
“Dengan demikian, nanti dalam desain perencanaan mereka itu bisa dipastikan meskipun tidak 100 persen ya secara memadai oleh kami sama-sama dengan APIP daerah, sehingga nanti pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan, berjalan efektif, serta menghasilkan manfaat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
