Pemprov harap Pemkab Kaimana segera tangani abrasi pantai di kawasan bandara

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengharapkan Pemerintah Kabupaten Kaimana segera melakukan penanganan masalah abrasi pantai yang mengakibatkan kerusakan talud di kawasan Bandara Utarom kurang lebih 60 meter.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani di Manokwari, Senin, mengatakan pemerintah daerah wajib memprioritaskan penyelesaian permasalahan abrasi pantai yang bersifat darurat karena dapat mengancam keselamatan penerbangan.

"Nanti kami bicarakan dengan pemerintah kabupaten setempat, kalau tidak ada alokasi biaya maka provinsi turun tangan," kata Lakotani.

Baca Juga: Dominggus Mandacan segera evaluasi kinerja pimpinan OPD

Selain itu, kata dia, pemerintah provinsi juga mengupayakan peningkatan infrastruktur Bandara Utarom baik dari sisi perpanjangan landasan pacu (runway) maupun sarana lainnya seperti ruangan tunggu bagi penumpang.

Peningkatan kualitas sarana prasarana Bandara Utarom menjadi hal penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata unggulan yakni kawasan Teluk Triton, maupun potensi wisata bahari lainnya yang terdapat di Kabupaten Kaimana.

"Semoga tahun ini rencana pengembangan bandara bisa terlaksana," ujar Lakotani.

Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) Utarom Kaimana Juprianto Pali mengatakan pihaknya kesulitan mengatasi kerusakan talud karena keterbatasan anggaran seiring dengan penerapan kebijakan pemerintah pusat soal efisiensi.

"Jarak dari ujung runway dengan talud yang rusak terkena abrasi pantai hanya 50 meter. Terkadang abrasinya masuk ke dalam kawasan bandara sampai 15 meter," ucap Juprianto.

Dia menyebut kemungkinan terburuk apabila kondisi abrasi pantai terus meluas mendekati area landasan pacu yaitu penghentian sementara operasional penerbangan di Bandara Utarom Kaimana sembari menunggu perbaikan talud dimaksud.

Penghentian operasional Bandara Utarom meskipun sementara waktu, tentu sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian darah, menghambat aktivitas masyarakat, dan pegawai pemerintahan yang menggunakan jasa penerbangan.

"Kondisi terburuk kalau abrasi terus meluas dan tidak ditangani, maka kami hentikan operasional penerbangan," ucap Juprianto.