Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mengajak seluruh insan pers di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mengawal setiap tahapan pemilu 2024 agar dapat terlaksana sesuai ekspektasi.
"Mari kita kawal sama-sama supaya penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar, aman, damai, dan tertib," kata Kepala Polda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir di Manokwari, Minggu.
Menurut dia, penyebaran informasi yang akurat dan kredibel melalui berbagai platform media massa menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda nasional di seluruh penjuru Tanah Air.
Media massa sebagai alat kontrol sosial sekaligus pilar keempat demokrasi harus mampu mengedepankan prinsip jurnalistik yang profesional sesuai kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
"Aturan yang menjadi payung hukum pers sudah jelas. Teman-teman pers punya kewajiban memberikan informasi yang menjadi hak bagi masyarakat," tutur Johnny.
Ia menjelaskan lembaga penyelenggara negara termasuk institusi Polri memerlukan kritik, saran, dan masukan dari pers guna menjawab permasalahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat.
Menurut dia, sinergitas kepolisian dengan insan pers bermaksud untuk merespon dinamika sosial yang terjadi sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat secara meluas terutama menjelang pemilu.
"Teman-teman wartawan adalah mitra strategis bagi kepolisian. Kegelisahan masyarakat yang tidak tampak, bisa diketahui lewat pemberitaan," ucap Johnny.
Ia menilai pemberitaan media massa yang bersifat edukasi serta sosialisasi perlu digaungkan demi mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) akibat perbedaan pilihan.
Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perbedaan pilihan pada pemilu merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berdemokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Supaya masyarakat bisa berpikir dengan dewasa dalam mengikuti kontestasi pesta demokrasi. Boleh berbeda pilihan, tapi toh kita semua tetap satu," tutur Kapolda.
Selain itu, kata dia, TNI/Polri telah berkomitmen melakukan pengamanan pemilu secara maksimal melalui Operasi Mantap Brata Mansinam selama 222 hari terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024.
Operasi Mantap Brata diselenggarakan pada dua provinsi yang menjadi wilayah hukum Polda Papua Barat yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru.
"Tanggal 21 Januari 2023 sudah mulai kampanye. Pemantauan potensi gangguan juga terus ditingkatkan karena mengumpulkan masyarakat" tutur Kapolda.
Saat ini, kata dia, personel Polda Papua Barat bersama Polres jajaran sementara melakukan pengamanan terhadap logistik pemilu berupa surat suara pemilihan calon presiden-wakil presiden, calon anggota DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Pengamanan itu dilakukan mulai dari pembongkaran surat suara di pelabuhan laut, distribusi ke gudang KPU setiap kabupaten/kota, penyortiran, pelipatan hingga distribusi dari gudang KPU ke tempat pemungutan suara (TPS).
"Supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. H-1 atau H-1 logistik digeser ke TPS harus sudah beres, supaya tanggal 14 Februari 2024 tidak ada kendala," tutur Johnny.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Mari kita kawal sama-sama supaya penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar, aman, damai, dan tertib," kata Kepala Polda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir di Manokwari, Minggu.
Menurut dia, penyebaran informasi yang akurat dan kredibel melalui berbagai platform media massa menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda nasional di seluruh penjuru Tanah Air.
Media massa sebagai alat kontrol sosial sekaligus pilar keempat demokrasi harus mampu mengedepankan prinsip jurnalistik yang profesional sesuai kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
"Aturan yang menjadi payung hukum pers sudah jelas. Teman-teman pers punya kewajiban memberikan informasi yang menjadi hak bagi masyarakat," tutur Johnny.
Ia menjelaskan lembaga penyelenggara negara termasuk institusi Polri memerlukan kritik, saran, dan masukan dari pers guna menjawab permasalahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat.
Menurut dia, sinergitas kepolisian dengan insan pers bermaksud untuk merespon dinamika sosial yang terjadi sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat secara meluas terutama menjelang pemilu.
"Teman-teman wartawan adalah mitra strategis bagi kepolisian. Kegelisahan masyarakat yang tidak tampak, bisa diketahui lewat pemberitaan," ucap Johnny.
Ia menilai pemberitaan media massa yang bersifat edukasi serta sosialisasi perlu digaungkan demi mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) akibat perbedaan pilihan.
Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perbedaan pilihan pada pemilu merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berdemokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Supaya masyarakat bisa berpikir dengan dewasa dalam mengikuti kontestasi pesta demokrasi. Boleh berbeda pilihan, tapi toh kita semua tetap satu," tutur Kapolda.
Selain itu, kata dia, TNI/Polri telah berkomitmen melakukan pengamanan pemilu secara maksimal melalui Operasi Mantap Brata Mansinam selama 222 hari terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024.
Operasi Mantap Brata diselenggarakan pada dua provinsi yang menjadi wilayah hukum Polda Papua Barat yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru.
"Tanggal 21 Januari 2023 sudah mulai kampanye. Pemantauan potensi gangguan juga terus ditingkatkan karena mengumpulkan masyarakat" tutur Kapolda.
Saat ini, kata dia, personel Polda Papua Barat bersama Polres jajaran sementara melakukan pengamanan terhadap logistik pemilu berupa surat suara pemilihan calon presiden-wakil presiden, calon anggota DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Pengamanan itu dilakukan mulai dari pembongkaran surat suara di pelabuhan laut, distribusi ke gudang KPU setiap kabupaten/kota, penyortiran, pelipatan hingga distribusi dari gudang KPU ke tempat pemungutan suara (TPS).
"Supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. H-1 atau H-1 logistik digeser ke TPS harus sudah beres, supaya tanggal 14 Februari 2024 tidak ada kendala," tutur Johnny.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024