Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Sabtu, mengatakan Belanja Negara terdiri atas realisasi belanja kementerian/lembaga Rp4,67 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp9,43 triliun.
Serapan belanja kementerian/lembaga mencapai 71,06 persen dari pagu Rp6,57 triliun, sedangkan penyaluran TKD terealisasi 82,86 persen dari total pagu sebanyak Rp11,38 triliun.
"Realisasi belanja APBN 2024 sudah 78,54 persen dari total pagu untuk Papua Barat," kata Purwadhi.
Ia menjelaskan komponen belanja kementerian/lembaga terdiri atas, belanja pegawai Rp1,54 triliun, belanja barang Rp1,99 triliun, belanja modal Rp1,12 triliun, belanja bansos Rp35 miliar dan belanja lainnya Rp4,61 triliun.
Belanja pegawai terserap 93 persen (pagu Rp1,66 triliun), belanja barang 59,99 persen (pagu Rp3,32 triliun), belanja modal 72,10 persen (pagu Rp1,56 triliun), belanja bansos 66,56 persen (pagu Rp53 miliar), dan belanja lainnya 18,70 persen (pagu Rp24,66 triliun).
"Kami terus berupaya agar semua satuan kerja mengoptimalkan serapan belanjanya masing-masing," ujar Purwadhi.
Selanjutnya, kata dia, penyaluran TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebanyak Rp2,89 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp4,06 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp5,75 triliun.
Kemudian, realisasi penyerapan DAK non fisik mencapai Rp435,27 miliar, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp868,22 miliar, Dana Desa Rp579,02 miliar, dan Dana Insentif Fiskal Rp14,41 miliar.
Ia menyebutkan pagu DBH yang dialokasikan untuk Papua Barat tahun 2024 tercatat Rp3,24 triliun, DAU Rp4,32 triliun, DAK fisik Rp828,21 miliar, DAK non fisik Rp521,54 miliar, dan Dana Otsus Rp1,75 triliun.
"Kalau pagu Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp701,32 miliar dan Dana Insentif Fiskal Rp14,41 miliar," ucap Purwadhi Adhiputranto.