Pemerintah Provinsi Papua Barat memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perkampungan seperti jalan, jembatan, dan sanitasi demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Manokwari, Jumat mengatakan pengembangan potensi kampung akan berjalan maksimal jika ditunjang dengan infrastruktur yang memadai karena berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat kampung.
"Sesuai arahan Pak Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah harus membangun dari pinggiran," kata Paulus Waterpauw.
Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 1,3 kilometer di Kampung Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.
Pembangunan infrastruktur jalan tersebut dilakukan secara bertahap ke enam kabupaten lainnya yakni Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
"Pembangunan terus berlanjut, dan tentu secara bertahap karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas kebutuhan kampung," tutur Waterpauw.
Selain jalan lingkungan, kata dia, pemerintah provinsi juga telah membangun 144 cubluk atau jamban sehat bagi masyarakat yang tersebar pada tiga kampung di Kabupaten Manokwari.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah menekan prevalensi kasus balita gagal tumbuh akibat kurang gizi atau stunting, sehingga generasi muda Papua Barat semakin berdaya saing.
"Ada banyak hal yang masih perlu diselesaikan. Sebab, akses air bersih baru mencapai 77 persen dan sanitasi 69 persen. Ini yang harus dituntaskan," ujar Paulus Waterpauw.
Menurut dia sinergi kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi faktor keberhasilan pembangunan sarana prasarana demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah pinggiran.
Upaya tersebut bermaksud agar seluruh daerah tidak lagi mengalami keterisiolasian karena akses transportasi, telekomunikasi, dan lainnya dapat dinikmati oleh masyarakat perkampungan.
"Ke depannya itu semua akses jalan harus terhubung, baik itu jalan desa, jalan kabupaten, provinsi dan jalan nasional. Supaya perekonomian masyarakat bisa tumbuh," ucap Gubernur Papua Barat.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor menilai sudah semestinya pemerintah provinsi dan kabupaten saling bersinergi membangun sarana prasarana bagi masyarakat di wilayah perkampungan.
Selama ini pembangunan cenderung difokuskan pada daerah perkotaan sehingga masyarakat kampung merasa kesulitan dalam meningkatkan perekonomian.
"Kami mengapresiasi program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah provinsi, dan ini perlu adanya keberlanjutan ke kampung-kampung yang membutuhkan," ucap Orgenes.
Ia juga berharap pemerintah daerah meningkatkan kapasitas aparatur kampung guna mengoptimalkan pengelolaan anggaran seperti dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahun.
Aparatur kampung yang berkompeten dan berkualitas menjadi kunci keberhasilan program pengembangan potensi kampung, sehingga kehidupan masyarakat kampung semakin sejahtera.
"Pemerintah daerah harus memberikan pendampingan manajemen bagi aparatur kampung, supaya dana desa dikelola tepat sasaran," ujar Orgenes Wonggor.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Manokwari, Jumat mengatakan pengembangan potensi kampung akan berjalan maksimal jika ditunjang dengan infrastruktur yang memadai karena berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat kampung.
"Sesuai arahan Pak Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah harus membangun dari pinggiran," kata Paulus Waterpauw.
Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 1,3 kilometer di Kampung Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.
Pembangunan infrastruktur jalan tersebut dilakukan secara bertahap ke enam kabupaten lainnya yakni Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
"Pembangunan terus berlanjut, dan tentu secara bertahap karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas kebutuhan kampung," tutur Waterpauw.
Selain jalan lingkungan, kata dia, pemerintah provinsi juga telah membangun 144 cubluk atau jamban sehat bagi masyarakat yang tersebar pada tiga kampung di Kabupaten Manokwari.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah menekan prevalensi kasus balita gagal tumbuh akibat kurang gizi atau stunting, sehingga generasi muda Papua Barat semakin berdaya saing.
"Ada banyak hal yang masih perlu diselesaikan. Sebab, akses air bersih baru mencapai 77 persen dan sanitasi 69 persen. Ini yang harus dituntaskan," ujar Paulus Waterpauw.
Menurut dia sinergi kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi faktor keberhasilan pembangunan sarana prasarana demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah pinggiran.
Upaya tersebut bermaksud agar seluruh daerah tidak lagi mengalami keterisiolasian karena akses transportasi, telekomunikasi, dan lainnya dapat dinikmati oleh masyarakat perkampungan.
"Ke depannya itu semua akses jalan harus terhubung, baik itu jalan desa, jalan kabupaten, provinsi dan jalan nasional. Supaya perekonomian masyarakat bisa tumbuh," ucap Gubernur Papua Barat.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor menilai sudah semestinya pemerintah provinsi dan kabupaten saling bersinergi membangun sarana prasarana bagi masyarakat di wilayah perkampungan.
Selama ini pembangunan cenderung difokuskan pada daerah perkotaan sehingga masyarakat kampung merasa kesulitan dalam meningkatkan perekonomian.
"Kami mengapresiasi program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah provinsi, dan ini perlu adanya keberlanjutan ke kampung-kampung yang membutuhkan," ucap Orgenes.
Ia juga berharap pemerintah daerah meningkatkan kapasitas aparatur kampung guna mengoptimalkan pengelolaan anggaran seperti dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahun.
Aparatur kampung yang berkompeten dan berkualitas menjadi kunci keberhasilan program pengembangan potensi kampung, sehingga kehidupan masyarakat kampung semakin sejahtera.
"Pemerintah daerah harus memberikan pendampingan manajemen bagi aparatur kampung, supaya dana desa dikelola tepat sasaran," ujar Orgenes Wonggor.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023