Manokwari (ANTARA) - Bupati Manokwari, Papua Barat Hermus Indou didampingi Wakil Bupati H. Mugiyono meluncurkan program 100 hari kerja di kampung nelayan pada penduduk Kompleks Borobudur, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat.
“Program 100 hari kerja merupakan langkah awal untuk mewujudkan visi misi kita dalam sebuah rencana besar pembangunan Kabupaten Manokwari dalam lima tahun ke depan,” kata Hermus saat memberikan sambutan pada peluncuran program 100 hari kerja, Kamis.
Ia mengatakan, pihaknya memilih Kompleks Borobudur sebagai titik start program pemerintahan di bawah kepemimpinannya karena warga di area tersebut sudah cukup lama menderita.
Masyarakat di kompleks tersebut terus yang mayoritas sebagai nelayan masih terus bersabar meski sebagian besar rumah mereka dilalap jago merah pada 2 September 2021.
“Dengan momen peluncuran program 100 hari kerja ini menandakan pemerintah hadir untuk memberi solusi kepada masyarakat, penderitaan warga Kompleks Borobudur adalah penderitaan kita semua,” katanya.

Ia mengatakan, ada 22 program yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Manokwari selama 100 hari kerja kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari.
Mulai dari peningkatan kapasitas regulasi daerah, peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan, penataan struktur birokrasi, peningkatan sarana dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pendidikan gratis, kesehatan gratis hingga pembangunan infrastruktur strategis.
Program-program tersebut menjadi pondasi untuk jalannya pemerintahan di Kabupaten Manokwari sehingga pembangunan lebih terarah, cepat, efektif dan produktif bagi kesejahteraan masyarakat.
Program berbasis kerakyatan dalam bingkai demokrasi yaitu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat dipersembahkan pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat Manokwari melalui program 100 hari kerja.
“Program 100 hari kerja adalah harga diri dan martabat kepala daerah yang menjadi potret kemajuan Manokwari. Kalau program 100 hari kerja gagal maka kita tidak bermimpi ada perubahan Manokwari lebih baik lima tahun ke depan,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan baik organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Manokwari, anggota dewan, jajaran Forkopimda, insan pers dan seluruh masyarakat Manokwari untuk mengawal pelaksanaan program 100 hari kerja di lapangan.
Jika ada program-program yang tidak dijalankan oleh OPD terkait diharapkan segera dilaporkan kepada pihaknya.
“Saya dan wakil bupati juga mempunyai komitmen kuat untuk mengawal program 100 hari kerja ini dengan sungguh-sungguh dengan semangat pelayanan, kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas,” ujarnya.