Manokwari (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, Papua Barat, menyatakan jumlah penerbitan paspor terhitung sejak Januari-Desember 2024 sebanyak 2.762 paspor atau melampaui target 1.400 paspor.
Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Iman Teguh Adianto di Manokwari, Selasa, mengatakan penerbitan paspor sepanjang 2024 terdiri atas 1.227 paspor biasa dan 1.535 paspor elektronik.
"Kalau dibanding realisasi penerbitan tahun 2023 sebanyak 2.781 paspor, maka terjadi penurunan 0,34 persen," ujar Iman Teguh.
Pihaknya, kata dia, terus menyosialisasikan keunggulan paspor elektronik bagi masyarakat di lima kabupaten yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Pegunungan Arfak.
Adapun keunggulan paspor elektronik antara lain, autogate atau pemeriksaan keimigrasian otomatis menggunakan data biometrik seperti sidik jari, lebih aman, dan bebas visa ke Jepang.
"Masyarakat yang punya paspor biasa dengan masa berlaku 10 tahun silahkan dipergunakan, tapi ke depannya kami prioritaskan paspor elektronik," ujarnya.
Ia menyebut Imigrasi Manokwari juga melakukan perpanjangan 28 izin tinggal kunjungan (ITK), penerbitan dan perpanjangan 182 izin tinggal terbatas (ITAS), dan penerbitan 3 izin tinggal tetap (ITAP).
Perpanjangan ITK mengalami penurunan 69,57 persen dibanding tahun 2023 sebanyak 92 ITK, sama halnya dengan ITAS yang juga mengalami penurunan 64,17 persen (tahun 2023 ada 508 ITAS).
"Kalau penerbitan dokumen ITAP sama dengan tahun sebelumnya. Total pemegang ITAS aktif ada 99 orang, dan ITAP 22 orang," ucap Iman Teguh.
Menurut dia, ada 16 program layanan inovasi yang diluncurkan selama tahun 2024 dalam memudahkan masyarakat di lima kabupaten untuk mengajukan permohonan maupun penerbitan paspor.
Program dimaksud antara lain, yaitu program Si Maleo (siap melayani lewat mobile), Jajan Papeda (jelajah layanan paspor pergi desa), eazy passport, Lantatur (layanan tanpa turun), layanan Pigi HAJI (pelayanan imigrasi go invite haji), dan lainnya.
"Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengurusan dokumen keimigrasian Rp2,06 miliar atau 112 persen dari target Rp1,84 miliar," kata Iman Teguh.
